TRIBUNNEWS.COM - Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Den Haag, Belanda, berinisial CAT, yang menjadi korban asusila Hasyim Asy'ari, buka suara.

CAT mengungkapkan alasan dirinya nekat melaporkan Hasyim Asy'ari terkait kasus tersebut.

Menurutnya, laporan ini diperlukan, apalagi untuk menegakkan keadilan.

Selain itu, CAT juga ingin bisa menginspirasi para korban kekerasan seksual lainnya untuk berani bersuara atau speak up.

"Saya ingin memberikan inspirasi kepada semua korban, mau kasus apapun itu untuk dapat berani (melapor)."

"Terutamanya (kaum) perempuan untuk mengajukan atau memperjuangkan keadilan," ujar CAT usai mengikuti sidang putusan pelanggaran kode etik Hasyim Asy'ari, Rabu (3/7/2024) kemarin.

Kendati demikian, CAT menjelaskan butuh keberanian yang besar untuk dapat melaporkan hal ini ke pihak berwajib.

Apalagi, dirinya adalah seorang penyintas kasus kekerasan seksual.

CAT juga mengaku memberanikan diri datang langsung ke persidangan demi bisa mendengarkan putusan sanksi terhadap pelaku.

CAT mengakui tidak mudah untuk mengumpulkan keberanian melapor dan mengikuti seluruh rangkaian proses hukum.

Ia bersyukur bisa mengumpulkan keberaniannya hingga akhirnya mendapatkan putusan, yang menurutnya, adil sebagai korban tindak asusila.

Baca juga: Hasyim Asyari Tak Minta Maaf ke Korban usai Dipecat dari Ketua KPU oleh DKPP karena Kasus Asusila

"Saya sendiri ingin mengikuti, melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP," jelas CAT.

Diketahui, Hasyim Asy'ari dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas perkara asusila.

Terkait hal itu, kini Hasyim Asy'ari telah dipecat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada terpadu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota komisi pemilihan umum terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Ketua DKPP, Heddy Lugito, dalam sidang putusan di Kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu.

Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan, Hasyim disebut sejak awal sudah memiliki intensi terhadap CAT.

Hasyim disebut juga menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khususnya melalui pesan singkat.

"Bahwa teradu sejak awal pertemuan dengan pengadu memiliki intensi untuk memberikan perlakuan khusus pada pengadu melalui percakapan 'pandangan pertama turun ke hati' emoji peluk," kata Anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu.

Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan korban yang saat ini statusnya sebagai pengadu.

Hasyim juga dilaporkan atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI.

Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli.

Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas.

Hingga, pada akhirnya Hasyim Asy’ari dijatuhi hukuman pemecatan oleh DKPP.

Ia terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu yakni perbuatan asusila dan penyalahgunaan jabatan relasi kuasa.

Korban Diminta Teruskan Laporan ke Polisi

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mendorong korban untuk meneruskan kasus ini ke pihak kepolisian.

Tujuannya, agar kasus asusila tersebut bisa diusut sampai tuntas dan Hasyim Asy'ari mendapat sanksi pidana.

"Saya tentu mendorong pelapor juga bisa melaporkan ke pihak kepolisian agar bisa mendapatkan sanksi maksimal dan bisa diusut permasalahan ini sampai akarnya secara pidana," kata Neni, Kamis (4/7/2024).

Menurutnya, kasus asusila yang dilakukan Hasyim telah merugikan korban selaku perempuan.

Tak hanya itu, tindakan Hasyim Asy'ari juga mencederai institusi penyelenggara pemilu.

"Apalagi ini berkaitan dengan tindakan asusila yang sangat merugikan bagi korban dan mencederai institusi penyelenggara pemilu."

"Harapan masyarakat sipil dengan melakukan advokasi yang berkelanjutan tidak lain karena memang kita memiliki kepedulian terhadap citra dan reputasi penyelenggara pemilu juga keberpihakan kepada korban," ungkap Neni.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Mario Christian Sumampow/Danang Triatmojo)(Kompas.com/Tria Sutrisna)