TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Tokoh senior kelompok Al Jamaah Al Islamiyah atau Jamaah Islamiyah atau JI, Ustaz Abu Fatih menyatakan kelompoknya telah islah dengan aparat keamanan, pemerintah, dan negara Republik Indonesia.

Penegasan itu disampaikan menyusul Deklarasi Sentul 30 Juni 2024 yang berisi pernyataan JI bubar atau membubarkan diri.

Deklarasi Sentul dibacakan tokoh paling senior Abu Rusydan, didampingi hampir semua tokoh utama organisasi itu.

"Kami akhirnya memilih jalan islah setelah melewati perjalanan panjang dialog dan memikirkan kembali apa yang dilakukan. Pikiran kami akhirnya terbuka terhadap pijakan-pijakan kami saat berjemaah," kata Abu Fatih alias Abdullah Anshori di hadapan tim Tribun, Rabu (17/7/2024).

Abu Fatih yang pernah memimpin mantiqiyah (wilayah) II Jamaah Islamiyah, juga meminta maaf ke aparat keamanan, pemerintah dan rakyat Indonesia, semua yang pernah dilakukan jemaahnya dan telah menyulitkan negara.

"Kami minta maaf yang sebesar-besarnya kalau kami, Al Jamaah Al Islamiyah, dengan sekian banyak kasus-kasus yang menyulitkan negara, menyibukkan negara, yang seharusnya tidak kami lakukan," tegas Abu Fatih.

Bubarnya JI sebagai organisasi dideklarasikan bersamaan pertemuan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Jamaah Islamiyah di Bogor, 30 Juni 2024.

Ratusan tokoh-tokoh utama dan para pengelola pesantren JI hadir dan bersepakat atas keputusan akhirnya.

Ada 119 perwakilan dari Jawa Tengah (Jateng), Jawa Barat (Jabar), Bekasi, Banten, Medan, Sumatera Barat (Sumbar), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Tengah (Sulteng) mengikuti forum ini.

Ada tujuh pembicara yang menyampaikan pandangan dan nasehatnya. Di antaranya Ust Abu Rusydan, Ust Para Wijayanto, Ust Arif Siswanto, dan Ust Bambang Sukirno.

Baca juga: Beragam Respons Terkait Jamaah Islamiyah yang Membubarkan Diri

Tokoh senior yang turut mengawal pertemuan ada Ust Abu Fatih, Ust Abu Dujana, Ust Usman bin Sef, Ust Sartono, Ust Mustaqim, Ust Zarkasih, dan Ust Solahudin.

Nyaris semua tokoh-tokoh ini eks napiter dan menjalani beragam masa hukuman di penjara di berbagai periode aktivitas.

Ada enam poin pernyataan utama yang diputuskan dan lantas dideklarasikan sebagai pernyataan jamaah ini.

Berikut poin-poin lengkapnya:

1. Menyatakan pembubaran Al Jamaah Al Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Menjamin kurikulum dan materi ajar terbebas dari sikap tatharuf dan merujuk pada paham Ahlussunah wal Jamaah
3. Membentuk tim pengkajian kurikulum dan materi ajar
4. Siap untuk terlibat aktif mengisi kemerdekaan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermanfaat
5. Siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di NKRI serta berkomitmen dan konsisten menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logisnya
6. Hal-hal teknis berkaitan dengan kesepakatan di atas akan dibicarakan denga negara c.q Densus 88 AT Mabes Polri

Merespons deklarasi ini sekaligus bentuk perhatian terhadap niat dan komitmen tokoh-tokoh eks JI dan afiliasinya, Kementerian Agama langsung mengutus Prof Dr Waryono Abdul Ghofur, Direktur Pendidikan Dini dan Pondok Pesantren, bertemu mereka di Solo, Kamis (19/7/2024).

Pertemuan berlangsung tertutup sekira 11,5 jam di sebuah rumah makan di pinggiran barat Kota Solo.

Sebagian tokoh eks JI yang hadir di Deklarasi Sentul, juga tampak mengikuti dalam pertemuan ini.

Mulai Ustad Abu Fatih (Karanganyar), Ustad Arif Siswanto (Sukoharjo), Ustad Imtihan (Magetan), Ustad Mustaqim dan Ustad Qasdi Ridwanulloh dari Ponpes Darusy Syahadah Simo Boyolali.

Pada pertemuan itu, Prof Dr Waryono menyampaikan sejumlah pokok pikiran yang didiskusikan secara terbuka bersama mantan-mantan pengurus dan tokoh-tokoh JI.

Menurut sumber yang ikut dalam pertemuan, isi pembicaraan di antaranya mengenai diskursus jihad, kajian fiqh, dan tentang pengelolaan pesantren.

Menurut Waryono, kajian fiqh seharusnya sesuai kebutuhan masyarakat, dalam konteks Indonesia, agama yang menyertakan pemaksaan terhadap tafsir agama adalah tidak bisa diterima.

Selanjutnya, Pof Dr Waryono mengingatkan pendidikan di pesantren harusnya ber-DNA Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Karena itu, Kementerian Agama RI akan bersama-sama membantu evaluasi kurikulum pesantren eks JI.

Periode baru setelah JI bubar ini, menurut Waryono, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama peluang-peluang beasiswa santri untuk mendapatkan Pendidikan tinggi yang dimaui.

Begitu pula dana-dana pendidikan lain yang dikelola Kementerian Agama, pada waktunya bisa juga dinikmati pesantren-pesantren afiliasi JI di masa lalu.

Tentu didahului dan dipastikan lewat evaluasi dan perbaikan kurikulum. Ditemui sesudah pertemuan, Prof Dr Waryono terlihat sangat gembira dan antusias.

Waryono menyebutkan, pertemuannya dengan tokoh-tokoh eks JI di Solo sekaligus langkah awal memastikan keputusan itu bukan gimmick atau pura-pura.

"Pertemuan ini akan dilanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya. Pemerintah tentu akan menindaklanjuti, antara lain terkait kurikulum pendidikan pesantren eks JI," kata Waryono.

"Salah satu yang segera kita cek adalah kurikulumnya. Perilaku orang itu dipengaruhi bacaannya. Karena itu pembenahan kurikulum adalah keniscayaan," kata guru besar di UIN Sunan Kalijaga ini.

Direktur Pendidikan Madrasah Kemenag RI, Dr M Sidiq menyambut gembira dan mengucapkan selamat datang ke pangkuan NKRI kepada para tokoh dan anggota eks JI.

Pusdiklat Kemenag RI terbuka jika para pengelola pesantren eks JI ingin belajar dan mendapatkan pendampingan kurikulum baru, termasuk disiapkan jadi fasilitator kurikulum.

Sementara Gus Najih dari MUI Pusat yang juga hadir menekankan, kekerasan yang paling merusak Islam adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang Islam sendiri.

Ia juga menambahkan, kekerasan yang mengatasnamakan agama, tidak pernah memberi kebaikan.

Sementara dari tokoh-tokoh eks JI, diwakili Abu Fatih, menyatakan, JI terbuka untuk melakukan perbaikan atau memperbaiki diri.

Pada waktunya, JI memutuskan bubar atau membubarkan diri, kembali ke pangkuan NKRI.

Menanggapi respons Kementerian Agama, Abu Fatih bersyukur dan berterima kasih jika segera ada perbaikan kurikulum dibantu negara.

(Tribunnews.com/Setya Krisna Sumarga)