TRIBUNNEWS.COM - Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hasan Nasbi, turut menanggapi soal diturunkannya angaran makan siang gratis dari Rp15.000 per pack menjadi Rp7.500 per pack.

Diketahui, isu penurunan anggaran itu sebelumnya disampaikan ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan.

Terkait hal itu, Hasan menegaskan timnya tidak pernah membahas soal program makan bergizi gratis dengan Heriyanto.

“Saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada pembahasan itu sama sekali di tim dan tim sinkronisasi."

“Enggak ada, dari tim sinkronisasi enggak ada (pembahasan dengan Heriyanto),” kata Hasan di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024) petang.

Hasan memastikan, pemangkasan anggaran makanan bergizi gratis menjadi Rp 7.500 per anak, hanyalah isu.

“Itu hanya pernyataan atau mungkin saja ide dari ekonom tersebut, bukan statement resmi dari tim,” tegas Hasan.

Fokus utama dari Prabowo dan Gibran, kata Hasan, adalah memberikan menu makanan yang sesuai standar kecukupan gizi.

“Jadi ukurannya adalah ketercukupan gizi. Ketercukupan gizi ini ditentukan oleh ahli gizi,” ujar Hasan.

Sampai saat ini, lanjut Hasan, dewan pakar Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran masih terus menghitung angka makan bergizi gratis.

Baca juga: Kata Gibran hingga Menko PMK soal Kabar Anggaran Makan Siang Gratis Dipangkas Jadi Rp7.500 per Orang

“Semua sedang dikaji dan diuji coba dengan sangat detail oleh Dewan Pakar. Sampai saat ini, belum ada angka tertentu yang menjadi patokan, sebab yang menjadi tolok ukur kami adalah ketercukupan gizi,” jelas Hasan.

Adapun besaran angka makan bergizi gratis berpotensi berbeda di setiap wilayah karena disesuaikan dengan ketersediaan bahan makanan dengan menu lokal tersebut.

“Di berbagai wilayah, untuk memenuhi standar gizi, jenis menunya berbeda-beda."

"Sesuai dengan ketersediaan bahan makanan dan jenis menu lokal di masing-masing tempat, dari sisi harga tentu juga akan berbeda-beda nilainya,” ucap Hasan.

Seperti diketahui, anggaran program makan bergizi gratis disebut-sebut akan dipertimbangkan untuk turun dari Rp 15.000 ke Rp 7.500 per porsi.

Isu tersebut berkembang setelah Ekonom Heriyanto membocorkan hasil diskusinya bersama tim sinkronisasi presiden terpilih Prabowo Subianto.

Prabowo, kata Heriyanto menginginkan efisiensi pagu anggaran Rp 71 triliun agar dapat digunakan secara maksimal dan menjangkau sebanyak mungkin anak-anak.

Selain itu, Prabowo juga tak ingin menambahkan atau mengurangi pagu anggaran Rp 71 triliun.

“Yang saya mau sharing itu adalah angka itu memang dibahas dengan Pak Prabowo gitu, yang dikomunikasikan ke saya. Angka Rp 71 triliun dan defisit 2,5 persen, bukan ke 3 persen ataupun ke 3,5 persen gitu, enggak begitu. Mereka sudah agree on that,” ujar Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7/2024).

Tim sinkronisasi lalu berdiskusi dengan menurunkan alokasi biaya makanan per anak, dari rencana Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.

“Yang menarik buat saya Bapak Ibu sekalian adalah setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden terpilih ke tim ekonomi ini adalah untuk memikirkan, apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari Rp 15.000,” jelas Heriyanto.

Beda Wilayah, Beda Anggaran

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, buka suara soal diturunkannya anggaran program makan bergizi gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500.

Muhadjir mengatakan, penurunan anggaran ini tidak dilakukan secara merata.

Sebab, harga jual-beli bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.

Baca juga: Pemerintah Klaim Tapera Tak Ada Kaitan dengan Anggaran Program Makan Gratis Prabowo hingga IKN

Hal inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menurunkan anggaran program makan siang.

"Saya kira untuk daerah tertentu 7.500 sudah sangat besar itu, tapi untuk daerah tertentu memang mungkin kecil."

"Oleh karena itu nanti pasti akan dilihat dari dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah,” kata Muhadjir di Ancol, Jakarta, Kamis (18/7/2024) dikutip dari Kompas.com.

Menurut Muhadjir, hal yang terpenting dari makanan yang disediakan adakah harus memenuhi standar pemenuhan gizi, bukan nominal besar atau kecilnya anggaran.

Muhadjir pun yakin Presiden terpilih Prabowo Subianto dan tim sinkronisasinya akan mempertimbangkan hal ini demi bisa menjalankan program makan bergizi gratis.

“Nanti akan dilihat dari berbagai pihak kan. Jadi ini masih dalam proses pematangan, tapi Insya Allah berapapun nilainya, yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan,” jelas Muhadjir.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)(Kompas.com/Nirmala Maulana Achmad/Tria Sutrisna)