Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar komunikasi politik Antonius Benny Susetyo mengatakan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memiliki integritas dan keberanian.

Sebab independensi KPK seringkali terancam oleh intervensi politik, padahal kredibilitasnya di mata publik harus dijaga secara konsisten.

Baca juga: KPK Buka Peluang Panggil Menteri Bahlil di Kasus Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

Dia menegaskan, pimpinan KPK harus memiliki sifat seorang negarawan, terbebas dari intervensi politik, dan fokus pada penanganan masalah besar yang mempengaruhi negara.

"Dan membangun kerja sama yang efektif dengan lembaga lainnya, integritas merupakan karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin KPK," kata Benny dalam keterangannya, Selasa (23/7/2024).

Benny menuturkan, integritas pimpinan KPK sangat penting agar keputusan dan tindakan yang diambil berdasarkan prinsip-prinsip moral, tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi atau tekanan eksternal.

Dia menerangkan, pimpinan KPK harus berani menghadap tekanan dan tantangan yang mungkin muncul dalam memerangi korupsi.

Menurut Benny, pimpinan KPK harus bersedia mengambil risiko dan tidak gentar dalam menghadapi pejabat-pejabat tinggi yang terlibat dalam praktik korupsi.

"Seorang negarawan adalah pemimpin yang memiliki pandangan jauh ke depan, fokus pada kepentingan negara dan bangsa. Mereka tidak terjebak dalam kepentingan sektoral atau politik sempit, tetapi mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan terhadap masyarakat secara luas," ujarnya.

Baca juga: Romo Benny Bicara Sosok Megawati, Tak Hanya Mewarisi Darah Pejuang Tapi juga Pengawal Konstitusi

Dia mengungkapkan, salah satu tantangan terbesar bagi KPK adalah intervensi politik.

Pemilihan pimpinan KPK yang melalui proses politik bisa mengancam independensi lembaga antirasuah itu.

Sebab, interaksi antara kekuasaan politik dan lembaga penegak hukum seringkali menciptakan dinamika yang mempersulit upaya pemberantasan korupsi.

"Kredibilitas KPK sangat penting dalam mendapatkan dukungan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat yang kuat, KPK sulit untuk beroperasi secara efektif. Walaupun KPK telah berhasil menangani banyak kasus besar, namun beberapa kontroversi dan persepsi negatif dari sebagian masyarakat dapat menggerus kredibilitas lembaga ini," ucapnya.

Menurut Benny, kelompok-kelompok yang terlibat dalam praktik korupsi memiliki kepentingan besar untuk menjaga status quo mereka.

Mereka, kata dia, seringkali menggunakan berbagai cara untuk menghambat upaya KPK, baik melalui tekanan politik maupun media.

"KPK juga harus mampu menjalin kerja sama yang baik dengan institusi lain seperti kepolisian dan kejaksaan agar penanganan kasus-kasus korupsi dapat berjalan lancar. Koordinasi yang buruk atau tumpang tindih wewenang bisa menghambat efektivitas lembaga ini," ucap Benny.

Menurutnya, untuk mengatasi intervensi politik, perlu adanya upaya menguatkan independensi KPK dalam menjalankan tugasnya.

"Ini termasuk dalam proses pemilihan pimpinan KPK serta dalam pengawasan terhadap pengaruh politik terhadap keputusan-keputusan strategis lembaga ini. KPK harus menjadi teladan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Proses penyelidikan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK haruslah transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik," tegas Benny.

Di samping itu, Benny menekankan pentingnya pendidikan kepada masyarakat mengenai pemberantasan korupsi dan peran KPK dalam melaksanakan tugasnya perlu ditingkatkan.

Dia berpendapat, kampanye antikorupsi yang efektif juga dapat membantu membangun dukungan publik yang lebih kuat terhadap KPK.

Selain itu, kata Benny, media dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan dukungan terhadap upaya KPK.

Dia mencotohkan kasus Century dan kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara.

Menurutnya, kasus tersebut memberikan gambaran mengenai peran serta tantangan yang dihadapi KPK dalam memerangi korupsi.

"Kasus-kasus ini juga memberikan pelajaran berharga bagi KPK dalam menghadapi tekanan politik dan upaya-upaya untuk melemahkan lembaga ini. Pemberantasan korupsi juga harus dilakukan dengan memperhatikan masalah-masalah etis," tutur Benny.

Benny menerangkan, untuk masa depannya, KPK terus menguatkan independensinya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat kerja sama dengan institusi lainnya.

Dengan cara ini, KPK dapat terus menjadi harapan masyarakat Indonesia dalam memerangi korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.

Benny menambahkan, pemimpin KPK yang ideal adalah mereka yang memiliki integritas tinggi, visi yang jelas untuk kepentingan nasional, dan kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan yang kompleks.

"Hanya dengan cara ini, KPK dapat memenuhi harapan masyarakat Indonesia untuk memiliki pemerintahan yang bersih dan berintegritas," imbuhnya.