Sekretaris PP Muhammadiyah Ingatkan Pansus Haji DPR Bukan Demi Kepentingan Rivalitas Politik Pribadi
Abdul Mu'ti angkat bicara terkait pansus dibentuk sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Tim Pengawas Haji DPR.
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hasanudin Aco
TRUBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembentukan Panitia Hhusus (Pansus) Hangket Haji oleh DPR menuai pro dan kontra.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, angkat bicara terkait pansus dibentuk sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Tim Pengawas Haji DPR untuk mengevaluasi dari segi penyelenggaraan.
“Membentuk Pansus itu hak konstitusional DPR, sebagai bagian dari tugas mengawasi jalannya pemerintahan,” ujar Mu’ti saat dihubungi wartawan, Senin (29/7/2024).
Mu’ti menjelaskan terkait tujuan dari Pansus Haji ini, jangan sampai pembentukannya hanya sekedar kepentingan politik semata.
“Akan tetapi pelaksanaan hak angket hendaknya diletakkan dalam kepentingan untuk memperbaiki pelaksanaan dan pelayanan haji. Bukan untuk kepentingan atau rivalitas politik perseorangan,” ujarnya.
Mu’ti memandang pelaksanaan Haji Tahun 1445 Hijriah atau 2024 yang diselenggarakan pemerintah berjalan baik.
“Saya mengikuti pemberitaan media, pelaksanaan haji tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya,” tuturnya.
Terima Kritik
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menjawab terkait kritik yang dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama (Kemenag).
Menurutnya, pihaknya tidaklah anti kritik ketika banyak masukan yang diterima.
Semua itu dianggapnya sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan haji ke depannya.
“Kami sangat terbuka dengan kritik kita sangat terbuka dengan kritik karena kritik itu adalah vitamin buat kami, vitamin untuk terus memberikan perbaikan layanan terhadap umat,” kata Yaqut kepada wartawan, Kamis (25/7/2024).
Pria yang akrab disapa Gus Yaqut menganggap setiap kritik ibaratkan vitamin.
Sehingga dia mempersilahkan kepada seluruh masyarakat untuk memberikan masukan atas pelaksanaan haji.
“Bukan hanya jemaah haji di Indonesia tapi seluruh umat di Indonesia. Jadi semua kritik dipersilahkan, berikan kami kritik karena kritik bagi kami adalah vitamin,” tuturnya.
Sementara soal adanya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji yang dibentuk DPR RI, Yaqut memastikan akan kooperatif apabila dipanggil untuk menjawab segala isu yang dipersoalkan oleh Pansus.
“Insyaallah kalau ada panggilan akan hadir. Itu kan proses yang dilindungi konstitusi. Kita akan ikuti semua proses karena semua proses dilindungi konstitusi dan diperbolehkan,” ujarnya.
