TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah akan membuka seleksi CPNS 2024 pada minggu pertama bulan Agustus 2024.

"Kita menunggu, minggu pertama (Agustus akan mulai dibuka pendaftaran CPNS), Insya Allah, mudah-mudahan ini selesai ya, karena kementerian tinggal 3 (K/L yang belum serahkan formasi). Kita masih kejar terus," ujar Menteri PAN-RB Azwar Anas saat ditemui awak media di Kantor KemenpanRB, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Lantas, apakah pegawai PPPK bisa mendaftar seleksi CPNS 2024?

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 6/2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024.

Melalui kebijakan PNS tahun ini, PPPK yang tertarik menjadi PNS diberikan kesempatan untuk melamar dalam rekrutmen CPNS apabila memenuhi syarat.

“Bagi PPPK yang sudah 1 tahun, jika ingin melamar CPNS tidak harus berhenti dari PPPK."

"Jadi kalau tidak diterima dia bisa kembali ke PPPK,” ujar Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, Senin (29/7/2024), dikutip dari laman menpan.go.id.

Seleksi CPNS 2024 Tidak Berbarengan dengan Seleksi PPPK 2024

Biasanya, seleksi CPNS dan PPPK dilakukan secara serentak. Namun tahun ini, seleksi CPNS akan dibuka terlebih dulu.

"Jadi CPNS dulu prioritasnya," ujar Menteri PAN-RB, Azwar Anas saat ditemui awak media di Kantor KemenpanRB, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Alasan seleksi PPPK tidak berbarengan dengan seleksi CPNS karena pemerintah masih merapikan beberapa sistem dan prosedur penerimaan.

Baca juga: Formasi CPNS 2024 untuk Lulusan SMA, Ada Kemenkumham hingga Kejaksaan

"PPPK kemarin masih dirapi-rapiin lagi karena menyangkut keuangan daerah," kata Azwar Anas.

Ia menambahkan, salah satu variabel yang sedang diatur oleh pemerintah berkaitan dengan budget kebutuhan PPPK.

"Karena ada daerah sudah kita siapin formasinya, ternyata enggak diambil. Kenapa? Keuangannya sudah lebih dari 35 persen. Jadi ada banyak variable terkait dengan PPPK," kata Anas.

Selain itu, ada faktor data kepegawaian PPPK yang juga sedang dirapikan.

Diketahui, beberapa PPPK termasuk guru didapati tidak masuk dalam daftar pegawai di Badan Kepegawaian Negara (BKN), tapi yang bersangkutan tetap bekerja.

"Sementara kita udah putuskan semua penyelesaian tenaga non-ASN itu base-nya adalah data BKN. Karena sekali dibuka, itu nanti akan membuka yang lain."

"Nanti mungkin kita akan konsultasi dengan Presiden terkait dengan data soal guru," tandasnya.

(Tribunnews.com/Widya/Rizki Sandi Saputra)