TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan permintaan maaf ketika menghadiri acara zikir dan doa bersama menyambut HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/8/2024) kemarin.

Saat memberikan sambutan, Jokowi meminta maaf atas segala kesalahan selama menjadi presiden.

"Dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor K.H. Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ucap Jokowi.

Eks Wali Kota Solo itu menyebut, sebagai seorang manusia, dirinya tak mungkin bisa menyenangkan semua pihak.

"Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT," ungkapnya.

Permintaan maaf yang disampaikan Jokowi lantas mendapatkan respons dari elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI Perjuangan (PDIP), sebagai berikut.

PKS

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, merespons permintaan maaf Jokowi dengan menyarankan supaya kekurangan selama 10 tahun menjabat sebagai presiden juga dipaparkan.

"Bagusnya Pak Jokowi sampaikan catatan 10 tahun kekurangannya biar bisa dilanjutkan oleh penggantinya," kata Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jumat (2/8/2024).

Mardani memuji sikap Jokowi yang meminta maaf kepada rakyat.

Kendati demikian, menurutnya masih banyak masyarakat yang belum terlayani dengan baik selama 10 tahun ini.

"Pemimpin yang baik mudah meminta maaf kepada rakyatnya. Walau tingkat kepuasan rakyat tinggi, tetap ada banyak yang tidak tersentuh dan terlayani," ungkapnya.

Baca juga: Fokus Acara 17 Agustus, Acara Kumpul Relawan dan Jokowi di IKN pada 11 Agustus 2024 Ditunda

PDIP

Sementara itu, Ketua DPP DPIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menduga permintaan maaf Presiden Jokowi ke seluruh masyarakat tidak tulus.

Ia menyebut, mantan Gubernur Jakarta itu biasanya selalu mengatakan hal yang bertentangan dengan perasaan, pikiran, dan tindakannya.

"Jadi saya enggak tahu kali ini dia tulus atau tidak. Jangan-jangan dia sedang bersandiwara untuk mencari simpati, bukan tulus meminta maaf," kata Deddy saat dihubungi, Jumat.

Ia menegaskan, semestinya Jokowi mencabut semua aturan yang memberatkan masyarakat apabila serius untuk minta maaf.

"Gunakan sisa waktu yang ada untuk memperbaiki kerusakan semua lembaga yang terkait demokrasi, penegakan hukum, HAM, lingkungan hidup, dan distribusi keadilan-kesejahteraan. Jangan omon-omon saja," ujarnya.

Deddy lantas meminta Jokowi membatalkan usulan perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Termasuk, pasal-pasal yang berpotensi merusak tatanan dalam revisi Undang-undang tentang TNI dan Polri.

"Kalau hal-hal itu dilakukan baru kita belajar percaya kalau beliau serius minta maaf pada rakyat."

"Jujur saja, 5 tahun rezim Jokowi itu daya rusaknya terhadap hukum dan demokrasi melampaui 32 tahun kekuasaan Orba," ujarnya Deddy.

(Tribunnews.com/Deni/Fersianus/Reza)