Skenario RK Lawan Kotak Kosong di Pilgub DKI Dianggap Mengebiri Hak Pendukung Anies Ahok
Menurut PDIP upaya memunculkan kotak kosong bagi Ridwan Kamil sama saja mengebiri hak demokrasi masyarakat terutama pendukung Anies dan Ahok
Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - PDI Perjuangan (PDI-P) ikut mengomentari soal isu skenario kotak kosong untuk Ridwan Kamil maju di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Isu tersebut belakangan bergulir sembari menunggu pengumuman resmi pengusungan eks Gubernur Jawa Barat itu oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
Diketahui, nama KIM berubah menjadi KIM Plus ditengarai bakal adanya partai politik lain yang merapat mengusung Ridwan Kamil.
Terkait hal itu, Juru Bicara Tim Pemenangan Pilkada 2024 PDIP, Chico Hakim, menyatakan upaya memunculkan kotak kosong sama saja mengebiri hak demokrasi masyarakat.
"(Wacana kotak kosong) jadi untuk demokrasi enggak bagus. Ini semacam mengebiri keinginan masyarakat, mengebiri hak demokrasi masyarakat," ujar Chico, Rabu (7/8/2024) dikutip dari Kompas.com.
Mengacu hasil survei Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang tinggi di DKI Jakarta, kata Chico, seharusnya suara rakyat ini dapat terwadahi.
Sebab, merujuk hasil survei, mayoritas masyarakat menginginkan sosok Anies dan Ahok apabila maju pada Pilkada Jakarta 2024.
Namun, ternyata KIM dengan nama barunya KIM Plus ini justru membelenggu keinginan rakyat dengan memaksakan Ridwan Kamil menjadi pemenangnya.
Diketahui, dalam hasil perhitungan beberapa lembaga survei mamang elektabilitas Ridwan Kamil masih kalah dari Anies dan Ahok.
Terkait hal itu, kata Chico, jelas upaya memunculkan kotak kosong untuk Ridwan Kamil sebagai calon tunggal telah mengabaikan keinginan mayoritas masyarakat Jakarta.
"Secara obyektif bahwa seorang Anies Baswedan maupun Basuki Tjahaja Purnama, itulah dua tokoh yang diinginkan masyarakat."
Baca juga: Ridwan Kamil OTW Jakarta, 3 Modal Ini Dinilai Jadi Peluru jika Lawan Anies dan Ahok
"Jelas diinginkan karena mereka punya rekam jejak yang jelas, rekam jejak yang cukup baik ketika memimpin Jakarta," ujar Chico.
Sehingga pihaknya sangat menyayangkan apabila upaya penjegalan terhadap Anies dan Ahok untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024 benar-benar terjadi.
Oleh sebab itu, lanjut Chico, PDI-P tidak akan membiarkan upaya untuk memunculkan kotak kosong pada Pilkada Jakarta terwujud.
"Ini yang menurut kami, PDI Perjuangan akan berupaya sekuat tenaga untuk bisa ini tidak terjadi," ungkap Chico.
Diketahui, wacana kotak kosong pada Pilkada Jakarta berhembus belakangan ini diperkirakan baru bisa terjadi jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasdem merapat kepada KIM.
Jika hal itu terjadi, wacana KIM Plus kemungkinan terwujud, dan Ridwan Kamil bisa dipastikan tidak akan mendapatkan perlawanan di Pilkada Jakarta.
Baca juga: PDIP Tak Heran Isu Jegal Anies Mencuat Jelang Pilkada Jakarta: Sudah sejak Pilpres
PDIP Punya Calon
Ketua DPP PDIP Said Abdullah memberi sinyal tak bergabung dalam KIM Plus untuk di Pilkada DKI Jakarta 2024.
PDIP pun, kata Said, menentukan sikapnya dengan memilih untuk menjalankan hak otonomnya sebagai partai politik.
"Begitu juga ketika PDIP melakukan sesuatu dengan otonomi dan kedaulatan yang dimiliki oleh PDIP tiba-tiba pihak lain akan marah, kan tidak juga biasa," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2024).
Apalagi, kata Said, PDIP memiliki bakal calon gubernur (cagub) untuk diusung di Pilgub Jakarta.
"Insya Allah Jakarta kami punya calon," ujar Said.
Namun, Said tak mengungkapkan apakah cagub tersebut berasal dari PDIP atau tokoh luar partai.
"Kami lagi menggodok calon sendiri," jelas Said.
Said mengatakan saat ini PDIP sedang menggalang dukungan partai lain untuk bekerja sama di Pilgub Jakarta.
Sebab, PDIP belum memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tanpa berkoalisi.
"Ini kan lagi menggenapi rukun iman. Kami butuh 24 kursi untuk di DKI, maka kemudian lintas partai berbicara."
"Kalau belum apa-apa orang, kemudian kursinya tidak dihitung, maka kemudian bisa mentok kepada urusan orang," ungkap Said.
Said menambahkan, PDIP membangun komunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Yang paling pertama itu bagaimana PKB memandang DKI ke depan, bagaimana PPP memandang DKI, mesti begitu," tegas Said.
Kendati demikian, Said belum mengungkapkan peluang PDIP bekerja sama dengan PKB dan PPP di Pilgub Jakarta 2024.
"Oh belum, jangan mengambil kesimpulan (kami koalisi dengan PKB dan PPP)," imbuh Said.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fersianus Waku)(Kompas.com/Achmad Nasrudin Yahya)