TRIBUNNEWS.COM - Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum Golkar setelah lima tahun menjabat sejak 2019 lalu.

Kendati demikian, mundurnya Airlangga dinilai tidak bakal mempengaruhi pencalonan Ridwan Kamil (RK) di Pilkada Jakarta dan Dedi Mulyadi di Pilkada Jabar.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani.

Dia mengungkapkan, mundurnya Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar adalah dinamika politik di internal partai berlambang beringin tersebut.

Sementara pencalonan RK dan Dedi Mulyadi di Pilkada Jakarta dan Jabar adalah urusan anggota partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Mundurnya Pak Airlangga ini dinamika internal organisasi Partai Golkar. Sementara pencalonan Kang Emil di Pilgub Jakarta dan Kang Dedi pada Pilkada Jabar telah menjadi kesepakatan bersama KIM," katanya kepada Tribunnews.com, Minggu (11/8/2024).

Di sisi lain, Kamhar mengungkapkan pihaknya kaget dengan keputusan Airlangga mundur sebagai Ketua Umum Golkar.

"Sebagai partai politik mitra koalisi, tentu kami terkejut dengan dinamika politik yang terjadi di internal Partai Golkar," ujarnya.

Kendati demikian, Kamhar meyakini, Partai Golkar sebagai partai senior telah memiliki jam terbang tinggi ketika menghadapi permasalahan internal seperti mundurnya Airlangga dari jabatan ketua umum.

"Partai Golkar bisa berselancar di atas gelombang perubahan yang terbilang ekstrim sepert ini," katanya.

Baca juga: Mundur Dari Kursi Ketua Umum Golkar, Airlangga Ucapkan Terima Kasih Kepada Jokowi

Kamhar mengatakan, Partai Demokrat menghormati keputusan politik Airlangga Hartato yang mundur sebagai Ketua Umum Golkar.

Partai Demokrat, katanya, meyakini keputusan sosok yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian itu sudah dipertimbangkan dengan seksama.

"Kita semua menaruh harapan besar, partai politik bisa terjaga dan menjaga eksistensinya sebagai pilar demokrasi," pungkas Kamhar.

Sebelumnya, pengumuman mundurnya Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar disampaikannya lewat sebuah video pada Minggu (11/8/2024).

Adapun pertimbangan keputusan mundur itu adalah demi menjaga stabilitas transisi pemerintahan ke depannya dan untuk menjaga keutuhan Golkar.

"Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang terjadi dalam waktu dekat."

"Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar Airlangga, dilansir Kompas.com, Minggu (11/8/2024).

Setelah pengunduran dirinya ini, kata Airlangga, Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART yang berlaku.

Semua proses itu akan dilakukan dengan tertib dan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar sebagai partai yang besar, matang, dan dewasa.

"Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus menerus," katanya

"Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya," imbuh Airlangga.

Baca juga: Pengamat Sebut Bahlil Lahadalia Bisa Jadi Ketua Umum Golkar Gantikan Airlangga Hartarto

Berdasarkan informasi yang diterima Tribunnews.com, Airlangga akan mengumumkan secara resmi mundur dari Ketum Golkar pada rapat pleno yang akan digelar,  Selasa (13/8//2024) mendatang.

Golkar disebut-sebut akan menunjuk Plt sebagai ketua umum sementara sebelum terpilihnya ketua umum definitif.

Kabarnya, ketua umum definitif tersebut akan dipilih dalam Munas yang akan digelar Agustus ini.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Partai Golkar dan Dinamikanya