TRIBUNNEWS.COM - Profil Luhut Binsar Pandjaitan akan diulas dalam berita ini seiring dinamika politik Partai Golkar yang tengah menjadi sorotan.

Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar ini mengaku kaget dengan isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tahun 2024 digelar lebih dini.

Luhut mengaku kaget atas munculnya isu Munaslub Partai Golkar, padahal Munas akan digelar Desember 2024.

Luhut kemudian meminta kader partai berlambang pohon beringin itu untuk tidak terpengaruh dengan isu Munaslub.

Profil dan Biodata

Luhut saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'aruf Amin.

Luhut lahir di Huta Namora, Silaen, Toba Samosir, Sumatra Utara, pada 28 September 1947.

Dikutip dari perpusnas.go.id, Luhut merupakan anak ke-1 dari lima bersaudara pasangan Bonar Pandjaitan dan Siti Frida Naiborhu.

Ia menikah dengan Devi Simatupang dan memiliki empat anak, yaitu: Paulina, David, Paulus, dan Kerri Pandjaitan.

Luhut menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia pada juli 2016 dan dipilih kembali pada masa Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Maaruf amin priode 2019-2024.

Ia juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015.

Pada 12 Agustus 2015, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Baca juga: 6 Fakta Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Golkar: Sempat Temui Jokowi 2 Jam Sambil Bawa Map Hitam

Dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II pada 27 Juli 2016, dia diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.

Pada 15 Agustus 2016, Jokowi mengambil langkah terkait polemik kepemilikan paspor Amerika Serikat (AS) Menteri ESDM Arcandra Tahar, sehingga Jokowi memberhentikan secara hormat Arcandra Tahar dari Menteri ESDM.

Jokowi kemudian menunjuk Luhut yang juga menjadi Menko Maritim, untuk menjadi pejabat sementara (Plt) Menteri ESDM.

Sebelum masuk dalam Kabinet Kerja, Luhut pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2000-2001 saat Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI 1999-2001.

Sebelum menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, ia menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura.

Baca juga: Hari Ini Dijalani Kaesang-Erina, Budayawan Ungkap Makna Siraman Jelang Nikah, Bersihkan Batin

Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Pemerintahan

Pada 1999, Presiden B.J. Habibie mengangkat Luhut menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Singapura di era krusial awal Reformasi.

Dalam tiga bulan pertama masa jabatannya, ia mampu memulihkan hubungan kedua negara ke tingkatan semula.

Lalu, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, Luhut ditarik dari Singapura sebelum masa baktinya berakhir.

Gus Dur mempercayakannya sebagai Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia walau dalam periode yang singkat (2000-2001), sesingkat usia pemerintahan Gus Dur.

Presiden di era pemerintahan selanjutnya pun bermaksud untuk mempercayakannya kembali sebagai Menteri, tetapi Luhut menolaknya karena ia menjaga etika terhadap Gus Dur.

Pada 31 Desember 2014, Luhut dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan Indonesia yang pertama oleh Presiden Joko Widodo.

Pada 12 Agustus 2015, Luhut ditetapkan oleh Presiden menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebelum dipindahkan lagi menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada tanggal 27 Juli 2016.

Baca juga: Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa Tinjau Langsung Keamanan Pernikahan Kaesang-Erina di Solo

Jabatan Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan

• Duta Besar RI Berkuasa Penuh Untuk Singapura (1999-2000)

• Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI pada Kabinet Persatuan Nasional (2000-2001)

• Pangkat Jenderal TNI (1999)

• Kepala Staf Kepresidenan RI (2014-2015)

• Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan RI (2015-2016)

• Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (2016-2019)

• Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kabinet Indonesia Maju (2019-2024)

Isu Munaslub

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, membantah isu bakal digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Airlangga memastikan, Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) sesuai jadwal pada Desember 2024, bukan Munaslub.

"Tidak ada, tidak ada (Munaslub). Munas bulan Desember," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/8/2024), dilansir Kompas.com.

Airlangga kembali menegaskan, Golkar sudah menjadwalkan Munas pada Desember mendatang.

Di sisi lain, Airlangga memastikan hubungan antar anggota di internal partai tetap solid.

Lebih lanjut, Airlangga membantah kabar yang menyebut, dorongan Munaslub datang dari pihak-pihak di luar Partai Golkar.

"Munaslub kan itu adalah mekanisme internal. Jadi kalo internal, ya internal," ucapnya.

Terkait isu Munaslub, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan, turut memberikan komentarnya.

Luhut mengaku kaget atas munculnya Munaslub Partai Golkar, padahal Munas akan digelar Desember 2024.

"Apa yang salah dengan Ketua Umum (Partai Golkar) Airlangga Hartarto? Saya di kabinet sama-sama dengan dia dan dia melaksanakan tugasnya dengan baik."

"Dan menurut saya, Golkar dalam kepemimpinan dia itu juga mencapai prestasi yang cukup baik. Kita semua harus kompak di Golkar ini," kata Luhut, Jumat.

Luhut lantas meminta kader partai berlambang pohon beringin itu, untuk tidak terpengaruh dengan isu munaslub.

"Saya ingin sampaikan, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar, biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri."

"Golkar itu akan Munas sesuai aturan Munas yang lalu yaitu bulan Desember, ya kita tunggu saja Desember tahun ini," ungkapnya dalam sebuah video pendek.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung, menyampaikan permintaan agar wacana Munaslub dihentikan.

Permintaan tersebut disampaikan melalui surat Dewan Kehormatan Partai Golkar yang ditandatangani Akbar Tandjung.

Dalam surat itu, ada beberapa sikap Dewan Kehormatan Partai Golkar yang diambil untuk Pemilu 2024.

Pertama, seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Golkar dari tingkat DPP, DPD Provinsi, DPD Kabupaten/Kota, tingkat kecamatan sampai kelurahan dan desa harus menjaga kekompakan dan soliditas partai.

"Dengan demikian wacana mengenai penyelenggaraan Munaslub yang dilontarkan beberapa aktivis partai, agar dihentikan," kata Akbar dalam surat tersebut.

Kedua, seluruh jajaran Partai Golkar hendaknya fokus pada persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.

"Untuk itu DPP Partai Golkar segera melakukan pertemuan dengan seluruh perangkat organisasi tingkat pusat dan daerah secara berjenjang, dengan secara aktif melibatkan organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar (Hastakarya)," ujarnya.

Ketiga, meminta DPP Partai Golkar menyusun langkah strategis dan langkah aksi yang konkret untuk memastikan kemenangan Partai Golkar dalam pemilihan umum.

Keempat, meminta DPP Partai Golkar agar tetap konsisten mendukung dan mengawal Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menuntaskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Widya)