TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai rakyat dirugikan jika ada reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu kata Feri karena masa pemerintahan Presiden Jokowi tak lama lagi akan segera berakhir pada Oktober mendatang.

“Reshuffle memang hak prerogatif presiden. Tetapi kan nggak boleh juga konyol, ini tak lama lagi pemerintahan Presiden Jokowi berakhir,” kata Feri kepada awak media di kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2024).

Kemudian ia mempertanyakan urgensi isu reshuffle tersebut.

Menurutnya dengan waktu yang pendek, rakyat Indonesia yang akan dirugikan.

“Apa urgensinya untuk melakukan reshuffle kabinet, ini tidak efektif juga karena berganti orang berganti kepemimpinan kementerian dan segala macamnya. Itu merugikan seluruh rakyat Indonesia kalau kemudian hanya untuk jangka pendek reshuffle,” tegasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal isu perombakan atau reshuffle Kabinet yang kabarnya akan dilakukan dalam waktu dekat.

Menurut Presiden perombakan Kabinet bisa saja dilakukan apabila diperlukan.

"Ya kalau diperlukan," kata Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa, (13/8/2024).

Baca juga: PDIP Belum Dengar Isu Jokowi akan Reshuffle Yasonna Laoly dari Menkumham

Beredar kabar Jokowi akan merombak 4 kabinetnya.

Dua menteri yang berasal dari partai politik diisukan akan keluar dari Kabinet.

Jokowi mengatakan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk merombak kabinet.

Presiden kembali mengatakan bahwa perombakan tersebut dilakukan apabila diperlukan.

"Kalau diperlukan. Saya kan sudah ngomong dari dulu. Kalau diperlukan. Saya punya hak prerogatif," katanya.

Baca juga: Wakil Ketua Umum NasDem Mengaku Belum Dapat Kabar Isu Jokowi akan Reshuffle Menteri

Perombakan Kabinet semakin santer akan dilakukan Jokowi pasca mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar.

Airlangga sendiri saat ini menjabat sebagai Menko Perekonomian.

Namun, Presiden mengatakan bahwa posisi Airlangga di kabinet masih aman.