TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menanggapi isu terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan melakukan reshuffle kabinet.

Hasto menyebut dalam sistem tata pemerintahan yang baik, presiden punya hak prerogatif.

“Presiden punya hak prerogatif. Kita menghormati hak prerogatif presiden itu,” ujar Hasto, dikutip dari siaran Youtube Kompas TV, Kamis (15/8/2024).

Ia menegaskan, ketika mengantar Jokowi menjadi presiden, PDIP tidak meminta seluruh kursi kementerian diisi oleh kader PDIP.

Hasto mengungkapkan PDIP tidak pernah melakukan tekanan apapun.

Presiden Jokowi pun telah angkat bicara terkait isu reshuffle di akhir masa jabatannya yang ramai diberitakan belakangan ini.

Ketika ditemui wartawan setelah meninjau training center PSSI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Presiden mengatakan reshuffle bisa terjadi jika diperlukan.

“Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan (bisa terjadi reshuffle),” tutur Jokowi, dilansir siaran Youtube Kompas TV.

“Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya punya hak prerogatif,” imbuhnya.

Sebelumnya dikabarkan Presiden Jokowi yang masa jabatannya tersisa dua bulan lagi akan kembali merombak Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat.

Baca juga: Sisa Satu Kursi Menteri, Surya Paloh Santai Tanggapi Kabar Reshuffle Kabinet Jokowi

Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat empat orang menteri yang akan terkena reshuffle.

Empat menteri tersebut adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Hukum dan HAM yang juga merupakan kader PDIP, Yasonna Laoly,

Dari empat nama tersebut, diisukan akan ada yang diganti dan digeser posisinya.

(mg/Aliifa Khoiru Rajwa)
Penulis adalah peserta magang dari Universitas Sebelas Maret.