TRIBUNNEWS.COM - Sebelum dicopot Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari kursi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengaku telah bertemu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Yakni saat isu dirinya bakal terkena reshuffle berhembus ke publik.

“Saya kan menyampaikan beberapa waktu lalu, saya sampaikan, bu (Megawati) beredar kabar ini (reshuffle),” kata Yasonna di Kompleks Kemenkumham, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Yasonna menjelaskan sebenarnya Megawati tidak mempersoalkan kabar reshuffle tersebut.

Megawati, kata Yasonna, memandang bahwa bongkar pasang jabatan tingkat menteri merupakan hal yang wajar.

Pimpinan tertinggi PDI-P itu sangat memahami bahwa presiden memiliki hak memilih siapa yang menjadi pembantunya dalam mengurus negara.

Yasonna pun tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Megawati yang telah merekomendasikan dirinya sebagai Menkumham kepada Jokowi pada 2014 lalu.

Termasuk juga kepada Jokowi yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi Menkumham.

“Saya mengucapkan terima kasih kepercayaan yang diberikan Ibu Megawati Soekarnoputri kepada saya dan tentunya juga kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan kepada saya,” kata Yasonna.

Setelah purna tugas menjadi menteri, Yasonna diketahui akan menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P.

Pasalnya, kader PDI-P ini lolos pemilihan calon anggota legislatif (Pileg) 2024.

Untuk diketahui, posisi Yasonna kini diganti Supratman Andi Agtas, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.

Baca juga: Adian PDIP Sebut Tafsiran Atas Reshuffle Yasonna Bisa Menyangkut Kepentingan Menantu Jokowi

Komentar PDIP

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah ikut berkomentar soal pencopotan kader PDIP.

Diketahui, selain Yasonna, kader PDIP Arifin Tasrif juga dicopot dari jabatannya sebagai Sumber Daya Mineral (ESDM).

Said menyebut PDIP memiliki tiga sikap atas pencopotan Yasonna Laoly dan Arifin Tasrif.

Pertama, PDIP akan tetap menghormati keputusan Presiden Jokowi, termasuk soal reshuffle kabinet.

Sebab Indonesia menganut sistem presidensial, sehingga Jokowi memiliki kewenangan penuh dalam menentukan siapa-siapa sosok yang ada dikabinet yang dipimpinnya.

“Artinya, presiden memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri atau pejabat setingkat menteri. Itu hak prerogatif yang diberikan konstitusi kepada presiden,” kata Said dikutip dari Kompas.com, Senin (18/8/2024).

Sikap kedua, lanjut Said, semua kader PDIP yang kini masih menjabat sebagai menteri di Kabinet Presiden Jokowi akan diwakafkan untuk kebaikan dan optimalnya pemerintahan.

Namun, jika Presiden Jokowi merasa perlu ada evaluasi atau kebutuhan lain yang membuat menteri dari PDIP harus diberhentikan, maka PDIP akan menghormatinya.

Said menekankan bahwa PDIP akan tetap mengawal pemerintahan Presiden Jokowi ini hingga Oktober 2024 mendatang.

Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat kongres.

“Jadi, kalau Presiden Jokowi memandang perlu ada evaluasi atau kebutuhan lainnya sehingga sejumlah kader PDI-P diberhentikan, ya, kami hormati itu."

“Apalagi, kami akan mengawal pemerintahan ini sampai berakhir pada Oktober sesuai amanat kongres,” terang Said.

Lalu sikap yang ketiga, PDIP memilih untuk fokus dalam pemenangan Pilkada 2024.

“Sebab, pilkada serentak ini memiliki makna penting sebagai bentuk pengabdian kader-kader PDI-P untuk mendapatkan kepercayaan rakyat."

“Apalagi, pilkada digelar serentak, sehingga kami harus memikirkan strategi terbaik untuk menyukseskan calon-calon yang kami usung dan dukung,” imbuh Said.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Rahmat Fajar Nugraha)(Kompas.com/Syakirun Ni'am/Inang Sh )