Istana Berharap Demo di DPR Tidak Berujung Kericuhan karena Info Hoax
Aksi unjuk rasa berbagai elemen masyarakat hingga buruh di Gedung DPR menolak revisi UU Pilkada diharapkan tidak berujung munculnya kericuhan.
Penulis: willy Widianto
Editor: Wahyu Aji
TRIBUNNEWS COM, JAKARTA - Aksi unjuk rasa berbagai elemen masyarakat hingga buruh di gedung DPR menolak Revisi UU Pilkada diharapkan tidak berujung munculnya kericuhan dan kerusuhan.
"Pesan yang bisa disampaikan adalah agar semua peran dalam demokrasi ini kita jalankan dengan memikirkan kepentingan umum. Pemerintah berharap tidak ada disinformasi atau fitnah yang bisa memicu kericuhan dan kekerasan. Kita harus tetap harus menjaga kondusifitas agar kepentingan publik dan roda ekonomi tidak terganggu," ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi dalam pernyataan persnya yang diterima Tribun, Kamis (22/8/2024).
Menurut Hasan, proses demokrasi beberapa waktu lalu memang luar biasa. Seluruh stakeholder memainkan peran mereka dalam proses berdemokrasi.
"MA dan MK menjalankan perannya di ranah yudikatif. DPR menjalankan perannya di wilayah pembentukan undang-undang, sementara media dan masyarakat sipil juga menjalankan perannya sebagai aktor demokrasi," ujarnya.
Hasan melanjutkan di tengah tarik-menarik dan perbedaan pendapat, dirinya melihat kebesaran sebagai sebuah bangsa.
DPR lanjut Hasan juga tadi sudah menyatakan bahwa tidak ada pengesahan RUU Pilkada. Jika sampai tanggal 27 Agustus nanti RUU Pilkada tidak disahkan, maka DPR akan mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan MK.
"Pemerintah dalam posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan mengikuti aturan yang berlaku saat ini," kata Hasan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.