TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Suasana terkini di depan Gedung DPR, Senayan Jakarta Pusat terpantau kondusif pasca-aksi demontrasi tolak Revisi RUU Pilkada kemarin.

Pantauan Tribunnews.com di lokasi, Jumat (23/8/2024) sekira pukul 11.30 WIB tak ada pendemo yang bersiap melakukan aksi lanjutan.

Selain itu terlihat juga pagar tembok yang sebelumnya dirusak demonstran telah selesai diperbaiki.

Begitu juga tulisan aspirasi yang dituliskan demonstran di depan gedung DPR dicat ulang.

Ruas jalan di kawasan Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR/MPR RI juga terlihat ramai lancar.

Sama arus lalu lintas di Jalan Tol dalam kota pun tampak ramai lancar.

Diketahui DPR sudah sepakat mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan Pilkada 2024.

Baca juga: DPR Tegaskan Revisi UU Pilkada Batal, Putusan MK Berlaku: Tugas dari Legislasi Selesai

Adapun dalam putusan MK 60/PUU-XXII/2024. MK telah memutuskan pemilihan Gubernur dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2 juta. Partai politik membutuhkan 10 persen suara sah pada Pileg sebelumnya di daerah untuk bisa ikut kontestasi di pilkada.

DPT lebih dari 2 juta sampai 6 juta atau 8,5% suara sah. DPT 6 juta sampai 12 juta atau 7,5% suara sah.

Serta DPT lebih dari 12 juta atau 6,5% suara sah.

Sementara itu untuk kontestasi Bupati atau Wali kota.

DPT 250 ribu membutuhkan 10% suara sah.

Lalu DPT 250 ribu sampai 500 ribu atau 8,5% suara sah.

Selanjutnya DPT lebih 500 ribu sampai 1 juta atau 7,5% suara sah.

Terakhir DPT lebih 1 juta atau 6,5% suara sah.