Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasiolan EP Gultom

TRIBUNNEWS.COM - Review Program yang digulirkan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di berbagai daerah di Indonesia bakal diperluas.

Sebelumnya, program ini sudah diterapkan di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sinjai, dan Kota Surabaya.

Sebagai informasi, program ini dibuat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah daerah melalui evaluasi yang melibatkan masyarakat.

Baca juga: PB HMI Serahkan Draf Persoalan LSM Asing ke Kemendagri

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menegaskan pentingnya kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam mendorong pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di masyarakat.

Karena itu, BSKDN Kemendagri menggandeng Yayasan Nusantara Sejati (YNS) untuk berkolaborasi dalam upaya perluasan program ini.

"Ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk kita bisa berbagi informasi (mengenai Review Program), karena target kita ke depan mau melibatkan lebih banyak daerah dalam program review ini," ungkapnya saat memimpin Rapat Kerja Sama dengan YNS di Video Conference BSKDN pada Selasa (27/8/2024).

Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, daerah perlu memahami pentingnya penerapan Review Program dalam menunjang perwujudan kebijakan publik yang relevan dengan kondisi masyarakat.

Program tersebut juga diyakini dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.

"Kita perlu mengenalkan kepada daerah mengenai manfaat dari Review Program ini, ke depan ini akan sangat membantu pertumbuhan daerah secara signifikan," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga mengungkapkan, Review Program telah berhasil diterapkan di sejumlah daerah dan menunjukkan hasil yang positif.

Adapun daerah tersebut meliputi Kabupaten Bantul, Kabupaten Sinjai dan Kota Surabaya.

Kata dia, ke depan pihaknya bersama YNS meyakini penerapan Review Program di daerah akan memberikan dampak yang lebih luas dan dapat mencakup daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh oleh evaluasi kebijakan publik yang mendalam.

"Sekarang mari kita coba tindaklanjuti, setidak-tidaknya pasca kegiatan kita di Jepang sekaligus tindak lanjut untuk penandatanganan PKS (Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama), dan sejumlah hal lainnya terkait perluasan Review Program di daerah," tambahnya.

Sementara itu, perwakilan dari YNS Eka Toba Putra Simanjuntak mengatakan, implementasi Review Program di Indonesia adalah proyek kerja sama dengan Koso Nippon dan telah dilakukan uji coba pada sejumlah daerah di Indonesia. Melalui Review Program, Eka mengaku pihaknya berkomitmen mewujudkan kebijakan publik dan pembangunan berkelanjutan di daerah yang semakin baik.

"Kami melihat banyak sekali manfaat dari Review Program bagi pemerintah daerah, terutama untuk menghasilkan kebijakan yang inovatif dan solutif," pungkasnya.