TRIBUNNEWS.COM - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dan kurir se-Jabodetabek akan menggelar aksi demonstrasi hari ini, Kamis (29/8/2024), dimulai pada pukul 12.00 WIB.

Para demonstran itu akan melakukan aksi demo di tiga lokasi.

Pertama di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, kemudian lanjut ke Kantor Gojek di Wilayah Petojo, Jakarta Pusat, dan terakhir di Kantor Grab di Cilandak, Jakarta Selatan.

"Aksi akan dilakukan di tiga titik, yaitu Istana Merdeka, Kantor Gojek di sekitar wilayah Petojo, Jakarta Pusat, dan Kantor Grab di sekitar Cilandak, Jakarta Selatan," ungkap Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Garda Indonesia, Igun Wicaksono, dilansir Kompas.com.

Dalam aksi demonstrasi tersebut, setidaknya ada dua tuntutan yang mereka suarakan, yakni soal tarif dan mengenai legalitas pekerjaan ojol.

Berhubungan dengan diadakannya demo itu, aplikasi ojol akan dimatikan sementara selama aksi, yakni mulai pukul 12.00 WIB.

Adapun, demo tersebut diperkirakan akan selesai pada sore hari pukul 17.00 WIB.

Igun pun mengimbau kepada para pengguna ojol untuk tidak melakukan pemesanan terlebih dahulu di area sekitar Medan Merdeka, Jakarta Pusat.

Jika ada pemesanan, para pengguna diminta untuk melakukannya pada dua jam sebelum aksi itu berlangsung.

Imbauan itu disampaikan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, baik bagi pengemudi maupun pelanggan.

"Mohon apabila ingin ada pesanan menggunakan jasa ojol agar dilakukan dua jam sebelum aksi yaitu maksimal jam 10.00 WIB," katanya.

Baca juga: 1.000 Driver Ojol Demo di Istana Negara Siang Ini, Aplikasi akan Dimatikan Mulai Pukul 12.00 WIB

Namun, untuk pemesanan layanan ojol di lokasi aksi lain sekitaran Jakarta, kata Igun, diprediksi bisa tetap berjalan normal seperti biasa.

1.326 Personel Gabungan Disiagakan

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro menuturkan, ada sebanyak 1.326 personel gabungan yang disiagakan untuk mengawal aksi siang ini.

"Total kita libatkan 1.326 personel gabungan untuk pengamanan," kata Kombes Susatyo Purnomo.

Selain itu, Susatyo juga mengatakan, pihaknya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional.

Jika diperlukan, nanti akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi unjuk rasa.

"Apabila jumlah massa dan eskalasi meningkat maka diadakan penutupan jalan. Apabila jumlah massa tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa," ujarnya.

Susatyo pun mengimbau kepada massa aksi untuk melakukan demo dengan damai sesuai aturan yang ada.

Supaya bisa sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban.

"Seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negoisasi, pelayanan serta humanis," jelasnya.

Ribuan Ojol Keluhkan Pembagian Komisi dan Tuntut Perlindungan Hukum

Igun memaparkan, aksi itu digelar karena kondisi pengemudi ojol yang semakin tertekan oleh perusahaan aplikasi.

Mereka mendesak perusahaan aplikasi ojol untuk memperbaiki skema pembagian komisi ke driver.

Para driver mengeluhkan potongan komisi yang dikenakan oleh perusahaan aplikasi ojol, yang dianggap terlalu tinggi dari pendapatan mereka saat mengangkut penumpang atau mengantar makanan.

Padahal, biaya operasional harian driver, seperti biaya makan hingga perawatan kendaraan sepenuhnya ditanggung sendiri.

Untuk tuntutan kepada pemerintah, para demonstran mengajukan tuntutan soal legal standing bagi para pengemudi ojol, agar mereka tidak diperlakukan semena-mena.

Pasalnya, belum adanya legal standing bagi para pengemudi ojol selama ini, bisa membuat perusahaan aplikasi berbuat sewenang-wenang tanpa ada solusi dari platform dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh Pemerintah.

"Dengan belum adanya legal standing bagi para pengemudi ojol, maka perusahaan aplikasi bisa berbuat sewenang-wenang tanpa ada solusi dari platform dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh Pemerintah. Hal inilah yang membuat timbulnya berbagai gerakan aksi protes dari para mitra," kata Igun.

"Pemerintah juga belum dapat berbuat banyak untuk memenuhi rasa keadilan kesejahteraan para mitra perusahaan aplikasi yang ada, dikarenakan hingga saat ini status hukum ojek online ini kami nilai masih ilegal tanpa adanya legal standing berupa Undang-Undang," tambah Igun.

Pihak ojol pun berharap, perusahaan aplikasi juga menghormati penyampaian pendapat dari para mitranya sebagai bentuk masukan yang perlu diperhatikan.

"Pemerintah juga dapat menyimpulkan permasalahan yang terus berulang di ekosistem transportasi online ini," kata Igun.

Sebagai bentuk solidaritas terhadap pengemudi ojol yang semakin tertekan oleh perusahaan aplikasi, Igun mengatakan, Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Nasional Garda Indonesia menghormati dan mendukung aksi damai itu, asalkan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Igun memastikan aksi akan berlangsung damai tanpa provokasi dari pihak manapun, baik dari pelaksana aksi damai maupun dari pengemudi ojol yang tetap melayani pelanggan.

"Kita jaga ketertiban bersama guna tercapainya tujuan aksi damai," tuturnya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Reynas Abdila/Dewi Agustina) (Kompas.com)