Geser ke atas / tap '✖' untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Anggota Komisi VII DPR Berharap Pembatasan Subsidi BBM Bisa Tepat Sasaran

Menurut dia, penerapan pembatasan subsidi BBM ini agar BBM bersubdisi bisa dinikmati rakyat kecil, lantaran menelan APBN yang cukup besar.

Tayang:
Diperbarui:
Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Chaerul Umam
zoom-in Anggota Komisi VII DPR Berharap Pembatasan Subsidi BBM Bisa Tepat Sasaran
tribunnews.com/ Chaerul Umam
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembatasan subsidi BBM dinilai sebagai cara pemerintah untuk berpihak pada masyarakat, terutama kelas menengah hingga ke bawah.

Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Kadir Karding mengatakan, pemberian subsidi BBM harus mampu menjangkau kelas bawah, bukan malah dinikmati rakyat kelas atas.

"Ya jadi memang sejak awal tujuan dari subsidi itu untuk membantu masyarakat, agar daya beli terjangkau, terutama masyarakat menengah ke bawah," kata Karding kepada wartawan, Senin (9/9/2024).

Menurut dia, penerapan pembatasan subsidi BBM ini agar BBM bersubdisi bisa dinikmati rakyat kecil, lantaran menelan APBN yang cukup besar.

"Memang subsidi ini beban ke APBN lumayan besar, tetapi kita harus cara ini tepat sasaran. Apapun alasannya subsidi harus jalan, cuman memang sampai dinikmati oleh orang-orang kaya," ucapnya.

Karena itu, Karding mendukung program pemerintah membatasi subsidi BBM dengan berbagai cara yang diberikan oleh Pertamina.

Rekomendasi Untuk Anda

"Makanya Pertamina buat program segala macam cara mulai dari aplikasi sampai kerjasama dengan kepolisian soal nomor plat sampai dengan pembatasan-pembatasan tertentu," ujarnya.

"Wajib pemerintah melindungi masyarakat kecil," tandas legislator PKB ini.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Atas