TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembahasan mengenai kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran mulai ramai diperbincangkan di kalangan partai politik dan publik, namun kader Partai Golkar tampak tenang dalam merespons isu ini. 

Abdul Rahman Farisi, kader muda Partai Golkar yang juga seorang ekonom, mengungkapkan ada tiga alasan utama mengapa Golkar tidak terlihat heboh dalam membahas susunan kabinet dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Dasco Klaim Gerindra Hanya Dapat Jatah Kursi Menteri Sedikit, Namanya Sudah di Kantong Prabowo

"Pertama, hubungan antara Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan Pak Ketum Bahlil sangat dekat. Dengan kedekatan ini, tentu sangat mudah bagi Partai Golkar untuk membahas berbagai hal terkait kabinet," ungkap mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, ini Senin (16/9/2024).

Kedekatan tersebut, menurutnya, menjadi fondasi solid yang mempermudah koordinasi dan komunikasi antara elite Golkar dengan pihak presiden dan wakil presiden terpilih.

Selain kedekatan personal yang harmonis, alasan kedua yang diutarakan mantan Tenaga Ahli Anggota BPK RI ini adalah peran Golkar sebagai salah satu partai pengusung utama pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu Presiden 2024. 

Baca juga: PDIP Tak Segan Bakal Dukung Pemerintahan Prabowo jika Visi Sama: Tak Harus Masuk Kabinet

"Golkar merupakan partai pengusung, sehingga tentu saja ada protokol koordinasi yang sudah disepakati. Semua sudah berjalan sesuai rencana, jadi tidak perlu ada kegaduhan," lanjut Tenaga Ahli Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar ini.

Abdul Rahman menegaskan bahwa koordinasi antara Golkar dan koalisi pemerintah sudah solid dan terstruktur dengan baik, sehingga tidak ada celah untuk munculnya polemik. 

Menurutnya, hal ini merupakan bukti bahwa Golkar menjalankan perannya dengan profesional dan selalu mengutamakan stabilitas dalam pemerintahan.

Alasan ketiga yang disampaikan oleh Abdul Rahman adalah terkait kualitas dan profesionalisme para kader Partai Golkar. 

Menurutnya, kader Golkar dikenal memiliki rekam jejak yang kuat dan kompetensi di berbagai bidang, sehingga partai selalu siap menyediakan nama-nama yang pantas untuk mengisi posisi strategis di kabinet. 

"Kader Golkar itu banyak yang berkualitas dan profesional di bidangnya. Dengan kualitas yang dimiliki, Golkar selalu siap jika diperlukan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih," ungkap Abdul Rahman.

Ia menambahkan, partai berlambang pohon beringin ini selalu mampu menyediakan sumber daya manusia yang mumpuni dalam pemerintahan, baik di tingkat menteri maupun posisi strategis lainnya. 

Baca juga: PDIP dan PPP Sambut Positif Rencana Prabowo Subianto Bentuk Zaken Kabinet

Kepercayaan publik terhadap profesionalisme kader Golkar juga semakin memperkuat posisi partai ini sebagai pilar penting dalam pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya.

Abdul Rahman Farisi sendiri bukanlah nama asing di kancah politik dan organisasi mahasiswa. Mantan Wakil Ketua Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) periode 2000-2001 dan Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia periode 2001-2003 ini dikenal sebagai aktivis yang vokal memperjuangkan isu-isu ekonomi dan pembangunan nasional. Saat ini, ia juga aktif sebagai ekonom yang memberikan pandangan kritis mengenai kebijakan ekonomi dan politik di Indonesia.

Dalam penutup komentarnya, Abdul Rahman menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan kerja sama yang baik antara partai politik pengusung dan pemerintahan. "Golkar akan selalu mendukung pemerintah yang terpilih secara demokratis, dengan tetap memegang prinsip dan nilai-nilai yang kami anut. Tidak perlu gaduh, yang penting kita siap bekerja sama dan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara," tutupnya.

Dengan posisi yang tenang namun solid, Partai Golkar tampaknya siap untuk menjadi mitra strategis pemerintahan Prabowo-Gibran, tanpa perlu merespons hiruk-pikuk yang terjadi di luar. Golkar telah menyiapkan kader terbaiknya untuk berkontribusi dalam pemerintahan, sekaligus memastikan stabilitas politik tetap terjaga di masa transisi ini.