TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Amnesty Internasional Indonesia mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut otak pelaku serangan sekelompok orang terhadap sejumlah aksi damai yang dilakukan dalam kurun waktu sepekan terakhir.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid memandang polisi menunjukkan sikap yang tidak profesional dalam penanganan kasus serangan dan intimidasi di sejumlah wilayah tersebut.

Menurutnya, kepolisian seperti merestui aksi sekelompok orang yang main hakim sendiri dengan cara kekerasan menyerang unjuk rasa damai dan acara berkumpul yang damai dan sah. 

Ia mengatakan sekelompok orang terekam melakukan serangan terhadap kebebasan sipil yang dilindungi undang-undang.

Kegiatan yang mendapat serangan dan intimidasi sekelompok orang tersebut, kata dia, antara lain Aksi Damai Global Climate Strike pada 27 September dan Diskusi Diaspora pada 28 September lalu di Jakarta.

Selain itu, ia juga mencatat di Jawa Tengah, sekelompok orang juga merusak tanaman milik petani Pundenrejo.

Ia menegaskan serangan-serangan itu jelas tidak bisa dibenarkan serta tidak boleh diberi tempat.

Justru, lanjut dia, di saat seperti itulah masyarakat perlu kehadiran aparat keamanan dan juga penegak hukum untuk melindungi mereka dari tindakan main hakim sendiri sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab. 

Apalagi, lanjut dia, aparat terlihat di lokasi kejadian dan terlihat membiarkan. 

Menurutnya hal itu sama artinya dengan merestui perbuatan melanggar hukum.

Ia menyatakan Polisi seharusnya bertugas melindungi warga yang mengekspresikan hak berpendapat-nya secara damai. 

Ia pun mempertanyakan mengapa polisi terkesan justru melindungi kelompok penyerang sepekan terakhir.

Baca juga: PDIP Mengecam Aksi Premanisme Pembubaran Diskusi di Kemang: Coba Mematikan Ide dan Gagasan

Usman juga mempertanyakan dalang pelaku penyerangan pertemuan dan ekspresi damai tersebut.

Usman menegaskan konstitusi dan hukum-hukum lain Indonesia menjamin warganya untuk menikmati hak-hak asasi manusia, baik kebebasan sipil seperti hak berkumpul serta berpendapat, maupun kebebasan sosial seperti bercocok tanam dan menikmati hasilnya. 

Selain itu, kata dia, hak-hak itu juga dijamin pula oleh hukum internasional.

Untuk itu, menurutnya tindakan intimidasi seperti itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. 

"Kami mendesak Kapolri segera mengusut tuntas dalang dan semua pelaku intimidasi maupun aksi main hakim sendiri tersebut. Kapolri wajib memastikan adanya tindakan hukum yang tegas terutama terhadap otak pelaku aksi main hakim sendiri," kata Usman dalam keterangan yang terkonfirmasi pada Senin (30/9/2024).

"Usut pula polisi yang bukannya mencegah dan menindak pelaku intimidasi, justru cenderung melakukan pembiaran, malah berangkulan dan berjabat tangan dengan mereka, seperti yang terlihat pada insiden sabotase acara diskusi Forum Tanah Air," sambung dia.

Selain itu, ia juga mendesak Komisi III DPR RI untuk mengevaluasi kinerja kepolisian secara menyeluruh.

Hal tersebut karena menurutnya evaluasi penting demi pelindungan terhadap hak asasi manusia secara menyeluruh.

"Kami juga mendesak Komisi III DPR RI segera mengevaluasi kinerja kepemimpinan kepolisian di bawah Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara menyeluruh. Evaluasi sangat penting agar mereka negara serius menjaga hak asasi manusia secara keseluruhan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, pihak Polda Metro Jaya telah menegaskan tidak mentolerir segala bentuk premanisme dan anarkisme terkait pembubaran Diskusi Diaspora di Kemang Jakarta Selatan oleh sekelompok orang pada Sabtu (28/9/2024) lalu.

Untuk itu Polda Metro Jaya telah mengamankan lima orang.

Dua orang di antaranya, juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya.

Mereka disangka dengan pasal 170 dan pasal 406 KUHP tentang pengeroyokan dan perusakan barang atau properti serta pasal 170 dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Kepolisian juga masih membuka peluang ada pelaku lain dalam aksi tersebut mengingat pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Polda Metro Jaya juga melakukan investigasi secara internal terhadap para petugas Polri yang bertugas mengamankan pada saat aksi unjuk rasa Forum Cinta Tanah Air berlangsung di depan hotel tempat diskusi diaspora tersebut.

Pihak Mabes Polri juga telah mengimbau seluruh pihak untuk selalu menjaga keamanan, ketertiban, alam demokrasi, dan kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi terkait kejadian tersebut.