Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Hashim Djojohadikusumo Tak Berminat Jadi Menteri Pemerintahan Prabowo

Prabowo berharap kabinetnya kelak diisi oleh para menteri yang ahli di bidangnya masing-masing, bukan sekadar representasi partai politik.

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Hashim Djojohadikusumo Tak Berminat Jadi Menteri Pemerintahan Prabowo
Tribunnews.com/Rahmat
Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. Prabowo berharap kabinetnya kelak diisi oleh para menteri yang ahli di bidangnya masing-masing, bukan sekadar representasi partai politik. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo memastikan tidak akan masuk kabinet di era pemerintahan Prabowo Subianto.

"Saya sendiri tidak berminat masuk kabinet. Saya tidak akan menjadi menteri," ujar Hashim di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Dia mengatakan, turut membantu Prabowo Subianto dalam membentuk nomenklatur kabinet menteri di era pemerintahan Prabowo.

Baca juga: Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Usulkan 10 Nama Calon Menteri Prabowo-Gibran dari Kalangan Hindu

"Saya cukup ikut menyusun konsep pemerintahan yang akan datang," tutur Hashim. 

Sebelumnya Hashim juga membeberkan ada rencana empat jabatan menteri yang bakal diberikan kepada sosok lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang

Sementara, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menyebut jumlah nomenklatur kementerian masih dalam tahap simulasi.

Berita Rekomendasi

"Jadi begini, soal berapa jumlah sampai dengan sekarang masih kita simulasikan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024)

Kemudian, Juru bicara Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyampaikan Prabowo berharap kabinetnya kelak diisi oleh para menteri yang ahli di bidangnya masing-masing, bukan sekadar representasi partai politik (parpol).

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan Zaken Kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," kata Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024) lalu.

Muzani mengatakan, langkah itu diambil supaya sebuah kementerian benar-benar dipimpin oleh orang yang ahli dan relevan dengan kementerian tersebut.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas