Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Dalam Pertemuan Menteri ASEAN, Airlangga Serukan Penolakan Kebijakan Diskriminatif Negara Maju

Menurut Airlangga, diperlukan adanya langkah bersama dari ASEAN untuk memperkuat posisi strategis lewat dialog dengan mitra-mitra penting. 

Penulis: Reza Deni
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Dalam Pertemuan Menteri ASEAN, Airlangga Serukan Penolakan Kebijakan Diskriminatif Negara Maju
ist
Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk bersikap tegas dan keras dalam merespon kebijakan sosial ekonomi global yang dinilai diskriminatif dan merugikan kepentingan rakyat.  

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk bersikap tegas dan keras dalam merespon kebijakan sosial ekonomi global yang dinilai diskriminatif dan merugikan kepentingan rakyat. 

Salah satunya yakni kebijakan Uni Eropa terkait Deforestasi atau EU Deforestation Regulatio (EUDR).

Baca juga: Desa Energi Berdikari Pertamina Raih Penghargaan Tingkat ASEAN

Sikap ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam pertemuan tingkat menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN ke-24 (24th ASEAN Economic Community Council/AECC) di Laos.

Airlangga menilai kebijakan EUDR berpotensi mengganggu produksi manufaktur serta menghambat perdagangan produk berbasis kayu, tanaman, dan perkebunan yang berimplikasi merrugikan kepentingan nasional dan kehidupan rakyat banyak khususnya masyarakat ASEAN.

"Saya mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk bersikap kompak dan proaktif dalam menghadapi kebijakan keberlanjutan dunia yang diskriminatif seperti EUDR, karena hal ini berdampak negatif terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat luas," ungkap Airlangga  dalam keterangannya, Kamis (10/10/2024).

Baca juga: Tiga Tahun Absen, Myanmar Akan Kirim Perwakilan ke KTT ASEAN di Laos

Menurut Airlangga, diperlukan adanya langkah bersama dari ASEAN untuk memperkuat posisi strategis lewat dialog dengan mitra-mitra penting. 

Berita Rekomendasi

Dia menekankan bahwa agenda kebijakan keberlanjutan ASEAN harus bersifat lebih pragmatis, dengan mengajak semua pihak terkait untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka.

"Untuk itu ASEAN harus semakin erat dalam melangkah bersama, tingkatkan kapasitas dan kemampuan, perkuat posisi strategis, serta aktif dalam mengadvokasi kepentingan masyarakat ASEAN melalu berbagai kanal dialog dengan mitra-mitra penting ASEAN," ungkap dia.

Sebagai informasi, Indonesia menolak kebijakan EUDR karena penerapannya didasarkan pada data hutan yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi aktual. 

Bersama Malaysia, Indonesia mengusulkan pembentukan gugus tugas bersama dengan Uni Eropa untuk berbagi data geospasial yang transparan sebagai dasar aturan EUDR. 

Selain kedua negara ini, Amerika Serikat dan Jerman juga menyuarakan keberatan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas