TRIBUNNEWS.COM - 33 tokoh telah datang ke kediaman Presiden terpilih, Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin (14/10/2024).

Setelah melakukan pertemuan, mayoritas tokoh masih enggan untuk blak-blakan terkait jabatan menteri yang akan diembannya.

Namun, ada dua sosok yang sudah terang-terangan mengungkapkan jabatan menteri yang bakal dijabat di kabinet Prabowo-Gibran yaitu Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

Yusril adalah sosok yang pertama kali membeberkan jabatan yang diembannya yaitu Menteri Koordinator (Menko) Hukum dan HAM.

Awalnya, Yusril mengaku tak terlalu lama berbincang dengan Prabowo lantaran sudah dianggap sebagai sahabat lama.

"Saya ketemu Pak Prabowo singkat sekali, paling tidak sampai tiga menit karena mungkin memang sudah lama kenal dengan beliau," katanya.

Dalam perbincangan itu, kata Yusril, Prabowo berterima kasih kepadanya karena sudah mau untuk menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Setelah itu, dia mengatakan dengan gamblang bahwa Prabowo telah menugaskan dirinya untuk membantunya di bidang hukum dan HAM.

Yusril juga mengungkapkan bahwa pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang, ada Kementerian Koordinator (Kemenko) baru yaitu Kemenko Hukum dan HAM.

"Jadi bidang yang beliau tugaskan adalah bidang saya sendiri terkait bidang hukum dan HAM. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi nanti ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu."

"Tugas-tugasnya nanti akan mencakup selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain dan lembaga-lembaga lain di internal pemerintahan," jelas Yusril.

Baca juga: Profil Komjen Agus Andrianto, Jenderal Polisi yang Diminta Prabowo Masuk Kabinet, Punya Karir Moncer

Dia juga mengungkapkan nantinya lembaga penegakan hukum seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri bakal berada di bawah Kemenko Hukum dan HAM.

Namun, lembaga penegakan hukum lain yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berada di bawah Kemenko Hukum dan HAM.

"KPK tentu tidak (di bawah Kemenko Hukum dan HAM) karena KPK lembaga independen dan di luar pemerintah," tuturnya.

Setelah itu, ketika ditanya apakah Yusril menjadi Menko Hukum dan HAM, dia mengiyakan.

"Bukan Menteri Hukum dan HAM tetapi Menko," jelasnya.

Abdul Mu'ti Jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Beberapa saat setelah Yusril, sosok yang keluar dari kediaman Prabowo adalah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

Ketika ditanya awak media terkait pos menteri yang bakal dijabatnya, Abdul Mu'ti langsung menjawab dirinya ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Pertama, tadi Pak Prabowo menyampaikan dan memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," katanya.

Saat menjalankan tugasnya, Abdul Mu'ti menyebut akan dibantu oleh dua wakil menteri.

Namun, dia mengaku belum mengetahui sosok yang menjabat sebaga wamen tersebut.

"Wakilnya siapa belum tahu. Itu otoritas beliau (Prabowo)," jelasnya.

Lebih lanjut, Abdul Mu'ti mengaku siap untuk menjalankan tugasnya nanti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Baca juga: Daftar Sementara 35 Calon Menteri yang Dipanggil Prabowo, dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN & PKB

Hal itu, kata dia, semata-mata demi memajukan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.

"Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945," jelasnya.

Lalu, ketika ditanya, apakah Kemendikbudristek bakal dipecah menjadi beberapa pos kementerian, Abdul Mu'ti mengaku belum mengetahuinya.

Namun, secara nomenklatur, dia menjelaskan bahwa kementeriannya akan mengurusi terkait pendidikan pra sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, serta pendidikan formal dan informal.

"Pak Prabowo hanya menyampaikan tugas kementerian ini sangat sentral dan demi mencerdaskan kehidupan bangsa," tuturnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Kabinet Prabowo Gibran