TRIBUNNEWS.COM - Partai NasDem menyatakan tak masuk ke dalam kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto.

Merespons hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan Partai NasDem tak mengajukan nama kader untuk masuk di kabinet Prabowo.

"NasDem tidak mengajukan daftar untuk duduk di kementerian," kata Muzani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Sikap tersebut, ucap Muzani, bukan berarti NasDem bukan bagian dari koalisi pemerintah.

Apalagi partai pimpinan Surya Paloh ini mengatakan tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

"Tidak masuk atau tidak ambil bagian dari susunan kabinet tidak berarti lantas ia tidak menjadi bagian dari pemerintah." 

"Ia mengatakan bahwa tidak ambil bagian bukan berarti tidak menjadi bagian pemerintah," ucap Muzani.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga, mengaku enggan ikut campur mengenai keputusan NasDem tak meminta jatah menteri kepada Prabowo.

Menurut Viva, langkah tersebut merupakan urusan NasDem sebagai pilihan politiknya.

"PAN tidak ikut campur urusan rumah tangga partai lain, atas pilihan sikap politiknya," ucap Viva saat dikonfirmasi, Senin.

Viva menambahkan, semua pihak berhak menentukan pilihan politiknya.

Baca juga: Daftar 49 Calon Menteri yang Dipanggil Prabowo Hingga Senin Malam, Tak Ada Politikus NasDem dan PKS

Termasuk, NasDem yang memutuskan tidak masuk ke dalam kabinet.

"Itu terserah NasDem saja. Semua bebas untuk menentukan pilihan politik," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa, mengatakan pihaknya sadar diri tak mengajukan kadernya untuk menjadi menteri pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pasalnya, Partai NasDem tak mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu.

"NasDem ini kan ketika Pilpres 2024 lalu itu kan tidak memberikan dukungannya kepada Pak Prabowo," tutur Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Menurutnya, NasDem juga mengedepankan etika dan memberikan kesempatan bagi partai politik (parpol) pendukung Prabowo pada Pilpres 2024 untuk mengisi pos-pos kementerian.

"Jadi sekali lagi ini lebih kepada soal etika dan kepantasan saja karena memang NasDem bukan partai pendukung."

"Sehingga kalau misalnya NasDem ribut soal kabinet rasanya kurang pas lah minta ini, minta itu. Jadi, kita NasDem lebih kepada tahu posisi tahu dirilah, itu aja," tuturnya.

NasDem di Ujung, Bukan Prioritas

Pada September lalu, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengatakan bahwa perolehan jumlah menteri di Kabinet Prabowo-Gibran untuk NasDem bukanlah pencapaian yang ingin didapatnya.

Ia berujar, dirinya bersama NasDem bakal lebih mengutamakan parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk menduduki kursi kabinet.

Paloh mengaku pernah menyampaikan hal ini secara langsung kepada Prabowo Subianto.

"Jawaban yang jujur saya mengutarakan kepada Pak Prabowo, NasDem memberikan kesempatan kepada beliau dan kepada seluruh policy kebijakan beliau untuk memprioritaskan seluruh partai-partai politik di luar Partai NasDem untuk masuk di kabinet," kata Paloh saat jumpa pers di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Dengan begitu, Paloh menegaskan, Partai NasDem bukanlah partai prioritas untuk dilibatkan dalam kabinet Prabowo.

Meski begitu, ia menilai posisi NasDem mendatang meski sedikit atau tak sama sekali di kabinet akan tetap terhormat.

Pasalnya, menurut Paloh, NasDem menyadari posisinya dengan lebih mementingkan parpol lain supaya bergabung dengan kabinet.

"Artinya NasDem bukan prioritas, itu yang saya harapkan. Nah mungkin pertanyaan kenapa, sekali lagi kami bisa merasakan betapa terhormatnya posisi menjadi salah satu pembantu presiden apa pun itu nomenklaturnya termasuk kabinet."

"Tapi tidak kalah terhormat untuk memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita, partai-partai politik lainnya. Jadi, kalau bisa mempertimbangkan NasDem itu paling ujung aja, paling belakang aja. Bukan nomor satu," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Deni/Igman/Taufik)