TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai memanggil para calon menteri untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.

Para calon menteri itu dipanggil ke kediaman Prabowo di rumah Kertanegara IV, Jakarta, Senin (14/10) kemarin.

Ada puluhan calon menteri yang dipanggil ke Kertanegara. Mulai dari kader Partai Gerindra Prasetyo Hadi, aktivis HAM Natalius Pigai, politikus Gerindra Fadli Zon, politikus Gerindra Maruarar Sirait, politikus Partai Golkar Nusron Wahid, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Mendagri Tito Karnavian, hingga Wakapolri Komjen Agus Andrianto.

Maruarar Sirait, satu di antara calon menteri yang kemarin dipanggil mengaku ia bertemu langsung dengan Prabowo yang ditemani oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dan putra semata wayang Prabowo, Didiet Prabowo.

"Ada presiden terpilih, dan juga bapak Dasco dan juga tadi saya salaman dengan Mas Didiet," kata Maruarar usai bertemu Prabowo, Senin (14/10).

Dalam pertemuan itu, kata Maruarar, ia diminta oleh Prabowo untuk bekerja keras. Dia pun berharap dirinya bisa bermanfaat bagi masyarakat.

"Pesannya harus kerja keras sekali ya harus kerja keras sekali ya semoga bisa bermanfaat bagi rakyat," kata Maruarar.

Mengenai isu dirinya akan menjadi menteri di bidang perumahan, Maruarar bilang nantinya keputusan akan diserahkan kepada Prabowo.

 "Nanti Pak Prabowo (yang mengumumkan). Yang penting doakan kami untuk sehat bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder bupat walikota untuk mendeliver karena memang tugas kami untuk bisa membantu," ungkapnya.

Baca juga: Giliran Calon Wakil Menteri yang Dipanggil Prabowo ke Kertanegara, Mayoritas Perempuan

Sementara itu Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengaku dirinya ditelepon oleh ajudan pribadi Prabowo, Mayor Teddy, yang meminta dirinya datang ke Kertanegara sekitar pukul 16.00.

“Tadi jam 15.00 WIB saya dapat telepon Mayor Teddy untuk menghadap sekitar jam 4 sore. Di dalam saya diberi arahan untuk membantu beliau,” ujarnya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan. 

Raja Juli mengungkapkan bahwa ia diminta bergabung dalam kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam pertemuan dengan Prabowo, Raja Juli diberikan arahan membantu pemerintahan mendatang. Meskipun demikian, Raja Juli meminta publik untuk bersabar dan menunggu pengumuman resmi dari Prabowo mengenai posisi kementerian yang akan dijabatnya.

“Namun, untuk etisnya nanti kiranya beliau yang mengumumkan di posisi apa saya bisa mengabdi pada bangsa ini,” tambahnya. 

Raja Juli mengungkapkan bahwa banyak hal yang didiskusikan dengan Prabowo, meskipun tidak spesifik. Salah satu topik yang dibahas berkaitan dengan kehutanan.

“Ya macam-macam, jadi tidak spesifik. Lebih spesifiknya nanti kita serahkan kepada Pak Prabowo yang memang memiliki hak prerogatif,” jelasnya.

Baca juga: Pemanggilan Calon Menteri dan Calon Wakil Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Dilanjutkan Hari ini

Calon menteri lain yang dipanggil adalah Tito Karnavian. Ia  tiba di Kertanegara sekira pukul 15.30 WIB dan keluar sekitar pukul 16.00 WIB. Usai bertemu Prabowo, Tito mengaku dirinya kembali dipercaya membantu kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk ke depannya.

"Beliau meminta saya membantu beliau di dalam kabinet mendatang," kata Tito kepada wartawan.

Mantan Kapolri ini juga menceritakan komunikasi dengan Prabowo saat berada di dalam rumah. Prabowo menyebut jika dirinya layak membantu pemerintahan lima tahun ke depan.

 "Beliau menyampaikan bahwa apa yang dikerjakan Pak Tito saya sudah tahu persis. Apalagi kita sering rapat bersama, mendengar pendapat Pak Tito saya menganggap bahwa Pak Tito layak dan cocok membantu saya untuk di kabinet selanjutnya demi kepentingan bangsa masyarakat Indonesia dan mengeksekusi program-program beliau," ucapnya.

Meski begitu, Tito enggan merincikan soal nantinya akan kembali menjabat sebagai Mendagri atau tidak. "

(Ditunjuk sebagai Mendagri?) Kalau mengenai itu nanti silakan ditanyakan kepada beliau (Prabowo)" ungkapnya.

 "Yang jelas beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik itu agar tetap diteruskan di masa beliau dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Kira kira begitu," tuturnya.

Yusril Ihza Mahendra yang kemarin juga dipanggil mengatakan dirinya bertemu Prabowo tidak sampai tiga menit. Ia menduga karena keduanya telah mengenal sejak lama.

"Tadi beliau mengatakan, 'Pak Yusril kita nggak ngomong panjang-panjang lagi, kan kita sudah kenal puluhan tahun yang lalu'. 'Iya Pak,' saya bilang," kata Yusril usai pertemuan.

 "'Terima kasih kesediaan Pak Yusril untuk membantu saya'. Saya bilang, 'ya insya Allah Pak, saya tetap membantu Pak Prabowo,'" sambung dia.

Yusril mengatakan bidang yang ditugaskan Prabowo adalah bidang hukum dan hak asasi manusia.  Ia mengatakan dalam pemerintahan Prabowo ke depan, Kemenko Polhukam akan dipecah menjadi dua yakni Kemenko Politik dan Keamanan serta Kemenko Hukum dan HAM. Kemenko Hukum dan HAM, kata dia, di antaranya akan mengkoordinir Kemenkumham. 

"Jadi sekarang ini ditarik ke atas jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM tapi juga ada kementerian-kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah," kata Yusril. "Imigrasi yang juga akan keluar dan Kementerian Hukum dan HAM dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar, di bawah koordinasi Kemenko Hukum dan HAM," sambung dia.

Ia mengatakan kementerian dan lembaga terkait penegakan hukum akan dikoordinasikan bersama-sama sepanjang itu merupakan satu lembaga yang berada di bawah pemerintah. Ia mencontohkan misalnya Kejaksaan dan Kepolisian. "Dan KPK itu tidak. Karena KPK adalah lembaga yang independen berada di luar pemerintah," kata dia.

Yusril mengatakan pemecahan Kemenko Polhukam menjadi dua tersebut telah didiskusikan sejak lama. Hal tersebut, kata dia, telah didiskusikan oleh tim. Sehingga, kata dia, hari ini tidak ada diskusi soal itu.

Yusril mengaku tugas tersebut bukanlah sesuatu yang baru untuknya. Hal itu, kata dia, karena ia pernah menangani kementerian yang serupa. "Jadi bidangnya sih tidak sama sekali baru," kata Menteri Hukum dan HAM periode 2001 - 2004 di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut.

Yusril sendiri sudah menandatangani pakta integritas dan surat kesediaan yang disodorkan Prabowo beberapa waktu lalu. Sehingga, kata dia, kemarin ia hanya dipanggil dan secara resmi diberitahu oleh Prabowo untuk memiliki tugas dan tanggung jawab yang baru.

Sementara itu, Zulkifli Hasan mengatakan saat pertemuan dengan Prabowo ia diminta untuk membantu tugasnya presiden dalam pemerintahan ke depan. Namun demikian, ia belum mengetahui lebih rinci soal tugas tersebut.

 "Ya paling tidak, Pak Prabowo kan sudah lama ini, ingin kita tidak punya waktu yang panjang. Waktunya pendek kan agar kita swasembada pangan, agar kita bisa jadi negara maju sekurang-kurangnya 2045," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu.

"Bidangnya nanti yang Bapak Prabowo yang akan menyampaikan," sambung dia.

Sedangkan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan dalam pertemuan dengan Prabowo ia diberi amanah untuk memimpin kementerian pendidikan dasar dan menengah.

Nantinya, kata dia, dalam memimpin kementerian tersebut ia akan didampingi dua wakil menteri. Namun, ia mengaku belum mengetahui sosok dua wakilnya tersebut. 

"Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan," kata dia. "Beliau juga menyampaikan pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan UUD 45," sambung dia.

Abdul Mu'ti mengatakan juga telah menyampaikan kepada Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Prabowo, kata dia, juga menyampaikan beberapa hal agar dirinya bisa bekerja sama sebaik-baiknya.

"Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini. Pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya," kata dia.

Abdul Mu'ti mengaku tidak tahu mengapa kementerian yang akan dipimpinnya dipisahkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi yang saat ini ada. Abdul Mu'ti mengaku hanya diberi amanah oleh Prabowo untuk memimpin kementerian pendidikan dasar dan menengah. 

"Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal," kata dia. "Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk menbangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa," sambung dia.

Untuk itu, ia mengatakan telah bertemu Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dua hari lalu. Dalam pertemuan itu, kata dia, dirinya diminta untuk menandatangani dua dokumen yakni pakta integritas dan surat kesediaan.

"Yang satu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo," kata dia. "Yang kedua pakta integritas yang isinya normatif saja, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan siap mendukung pemerintah Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga wibawa bangsa dan negara," sambung dia.(tribun network/igm/abd/mam/dod)