VIDEO Pengamat: Ibu Mega tak Akan Ubah Sikap PDIP Masuk Kabinet Saat Bertemu Prabowo
"Saya tidak memiliki keyakinan Ibu Mega akan mengubah sikap untuk masuk ke dalam anggota Kabinetnya Pak Prabowo," tegasnya.
Editor: Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik dari Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti tidak yakin Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akan mengubah sikapnya untuk masuk kabinet saat bertemu Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Ray Rangkuti saat berbincang dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dalam program 'Ngobrol Bareng Cak Febby (Ngocak),' Rabu (16/10/2024).
Adapun santer isu pertemuan antara Megawati dan Prabowo digelar pada hari ini Kamis (17/10/2024), atau bertepatan dengan momen ulang tahun Prabowo ke-73 tahun.
"Saya tidak memiliki keyakinan Ibu Mega akan mengubah sikap untuk masuk ke dalam anggota Kabinetnya Pak Prabowo," tegasnya.
"Sebab bagi saya itu sederhana melihatnya, kalau Ibu Mega tipe orang yang mengejar kekuasaan kan dia setuju saja tiga priodenya Pak Jokowi kan, lebih untung ya kan timbang sekarang cuma dapat tiga anggota Kabinet, tapi dinyinyirin oleh banyak orang lagi, 'PDI segitunya doang, '" jelas Ray Rangkuri.
Ray Rangkuti yakin Megawati tidak tertarik bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
"Selama Ibu Mega yang membuat keputusan di sana, saya sudah berulang kali mengatakan saya tidak percaya Ibu Mega akan tertarik masuk ke dalam anggota Kabinetnya Pak Prabowo," ucapnya.
Sejauh ini juga kata Ray Rangkuti, tidak ada kader PDIP yang dipanggil ke Kertanegara dan berkumpul di Hambalang.
"Saya sudah bisa memprediksi kalau Ibu Mega yang tetap megang kendali, maka Ibu Mega akan mengambil posisi sebagai oposisi," jelasnya.
Terkait agenda pertemuan Prabowo dengan Megawati, Ray Rangkuti menegaskan agenda ini penting.
"Karena secara simbolik itu penting bagi bangsa dan negara, dua tokoh ini bertemu," ucapnya.
Secara simbolik, pertemuan Megawati dengan Prabowo mau menegaskan PDIP tidak punya masalah dengan Presiden terpilih.
"Secara simbolik bagi PDI Perjuangan menegaskan bahwa mereka tidak punya masalah dengan Pak Prabowo. Mereka hanya punya masalah dengan Pak Jokowi," ujarnya.
Soal Susunan Kabinet Prabowo-Gibran
Ray Rangkuti mengkritisi susunan Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran.
Prabowo telah memanggil 107 tokoh yang akan ditunjuk menjadi calon menteri, wakil menteri (wamen), dan Kepala Badan di kabinetnya bersama Gibran.
Para tokoh tersebut dipanggil menghadap Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, 14-15 Oktober 2024. Rinciannya, pada Senin (14/10/2024), sebanyak 49 calon menteri dipanggil Prabowo ke rumahnya di Kertanegara.
Ray Rangkuti menyoroti 15 Menteri Kabinet Jokowi yang masih dipanggil Prabowo.
"Saya baca tulisannya yang menyebut ini bukan kabinet Zaken, tapi ini kabinet second kata dia."
"Saya kira kurang lebih mungkin benar juga saya pikir. Ini barang second yang dipakai oleh Pak Prabowo ini hampir jumlahnya 15 orang," ujar Ray Rangkuti.
Karena itu menurut Ray Rangkuti, susah untuk mengatakan Jokowi tidak cawe-cawe dalam penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Ketika melihat masuknya 15 Menteri di era Jokowi.
Apalagi kata dia, 15 Menteri yang kembali masuk dalam Kabinet Prabowo itu adalah orang-orang yang dikenal memang relatif dekat dengan Jokowi.
"Kalau ukurannya prestasi menurut saya, Menteri PPUPR jauh lebih fenomenal kan dibandingkan yang lain misalnya. Kenyataannya nggak ditarik oleh Pak Prabowo," jelasnya.
"Dan Pak Pratikno (Mensesneg-red) seperti kita ketahui adalah orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Jadi kesimpulan saya sih mengatakan bahwa masuknya 15 mantan anggota Kabinet Pak Jokowi ke Pak Prabowo tidak terlepas dari pengaruh Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo," ujarnya.
Ia juga menyoroti Kabinet Prabowo-Gibran didominasi dari Partai Politik.
Ray Rangkuti mencatat paling tidak 70 persen komposisi Kabinet Prabowo-Gibran itu berasal dari partai politik.
Dengan dominasi wakil dari partai politik, kata dia, Kabinet ini tidak bisa disebut sebagai zaken cabinet.
"Kalau sampai 70 persen itu artinya kan lebih dari setengah anggota kabinet ini adalah kabinet partai politik. Jadi nggak tepat kalau tadi disebutkan ini Zaken Kabinet. Kenapa?"
"Karena Zaken Kabinet itu salah satu indikasinya itu jauh dari partai politik. Kenyataannya ini hampir 70 persen susunan kabinet yang dibawa Pak Prabowo ini menunjukkan kepada kita atau merupakan perwakilan dari partai politik," jelasnya.(*)
Simak wawancara eksklusif selengkapnya hanya di YouTube Tribunnews!
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.