TRIBUNNEWS.COM - Baru sehari menjabat, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menuai sorotan publik. 

Yusril menuai kritik setelah menyebut peristiwa 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat. 

Pernyataan itu disampaikannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024). 

"Enggak (pelanggaran HAM berat)," ucap Yusril. 

Menurut Yusril, setiap tindak pidana merupakan pelanggaran HAM berat. 

Namun, tidak semua pelanggaran HAM tergolong berat. 

Ia mengklaim, beberapa tahun ini tidak terjadi pelanggaran HAM berat di Indonesia. 

“Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat,” kata Yusril.

Menyusul pernyataannya yang menuai sorotan, Yusril akhirnya memberikan penjelasan terkait alasannya menyebut tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat. 

Ditemui di Istana, Yusril mengatakan tidak ada genosida dan pembantaian etnis saat Presiden Soeharto lengser. 

Kendati demikian, Yusril menyebut akan tetap mengecek rekomendasi Komnas HAM terkait hal ini. 

Baca juga: Pengakuan 4 Menteri Prabowo yang Belum Punya Kantor: Yusril hingga Cak Imin Terpaksa Menumpang

"Ya semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM kepada pemerintah," jelas Yusril, Selasa (22/10/2024), dikutip dari Kompas.com. 

"Karena kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya, apakah terkait masalah genocide ataukah ethnic cleansing? Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998."

Yusril mengaku paham betul soal pengadilan HAM. 

Ia pun mengungkit kala dirinya mengajukan UU Pengadilan HAM ke DPR RI. 

"Saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Undang-undang Pengadilan HAM kita sendiri," ujarnya. 

Yusril meyakini Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji semua dugaan pelanggaran HAM, termasuk rekomendasi yang diberikan Komnas  HAM. 

Ia juga berujar akan berkoordinasi dengan Menteri HAM, Natalius Pigai terkait hal ini. 

"Untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu."

"Dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan. Itu sesuatu yang perlu kita bahas dan kita koordinasikan bersama-sama," imbuhnya. 

Mantan Menteri Sekretaris Negara di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menjamin pemerintahan Prabowo memiliki komitmen teguh untuk melaksanakan hukum dan keadilan. 

Baca juga:  Tragedi 1998 Disebut Bukan Pelanggaran HAM Berat, Aktivis: Yusril Nirempati kepada Korban

Aktivis Ramai-ramai Bantah Yusril 

Pernyataan Yusril menuai beragam bantahan dari aktivis hingga pakar hukum tata negara. 

Aktivis HAM, Usman Hamid, menyayangkan pernyataan Yusril sebagai seorang menteri.

Ia menilai, Yusril seolah mengabaikan laporan resmi pencarian fakta tim gabungan bentukan pemerintah dan penyelidikan pro-justicia Komnas HAM. 

Berdasarkan hasil penyelidikan, tim pencari fakta menemukan adanya pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity. 

"Jadi pelanggaran HAM yang berat menurut hukum nasional bukan hanya genosida dan pembersihan etnis," ujar Usman, Selasa.

Apalagi, menurut hukum internasional ada empat kejahatan paling serius, yaitu genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, sebagaimana diatur Pasal 51 Statuta Roma.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia ini menjelaskan hasil-hasil penyelidikan Komnas HAM juga sudah diserahkan kepada Jaksa Agung.

"Ini sudah menjadi fakta awal hukum yang tidak bisa dibantah, kecuali oleh peradilan yang fair dan adil. Setidaknya oleh pengadilan ad hoc yang memeriksa pelanggaran HAM yang berat masa lalu tersebut. Sayangnya tak kunjung ada usul DPR dan keputusan presiden, sesuai Pasal 43 UU Pengadilan HAM," kata Usman.

Usman menilai pernyataan Yusril bukan hanya tidak akurat secara historis dan hukum, tetapi juga menunjukkan nirempati kepada korban.

"Menunjukkan sikap nir empati pada korban yang mengalami peristiwa maupun yang bertahun-tahun mendesak negara agar menegakkan hukum," tuturnya.

Baca juga: Yusril Sebut Tak Ada Pelanggaran HAM Berat dalam Peristiwa 98, Bivitri Susanti: Sangat Disayangkan

Pernyataan senada juga diungkap Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti. 

Bivitri menegaskan, tragedi 1998 masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. 

Berdasarkan Undang-Undang 26/2000 tentang Pengadilan HAM dalam pasal 7 tertuang pelanggaran HAM berat meliputi genosida dan kejahatan terhadap manusia.

"Dan kemudian pasal 9 (UU 26/2000) bilang ya, namanya kejahatan terhadap manusia itu segala macam hal yang terkait dengan yang terjadi pada tahun 98," jelas Bivitri, Senin.

"Pembunuhan massal, kan 98 itu berat sekali ya, masalah penculikan terhadap aktivis, masalah perkosaan terhadap perempuan-perempuan, itu semua jelas kategorinya pelanggan-pelanggan berat."

"Bisa dicek tuh ke dokumen-dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa dan segala macam laporan Hak Asasi Manusia Internasional tentang apa yang terjadi tahun 98," lanjutnya. 

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Taufik Ismail/Mario Christian Sumampouw/Fersianus Waku) (Kompas.com)