Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Bendahara Umum Partai Bulan Bintang yang juga pengusaha muda asal Bengkulu Pratiwi Supra Dini, merasa bangga bahwa satu di antara kader terbaik partainya, Yusril Ihza Mahendra, dapat kepercayaan untuk memimpin lembaga Kementerian Bidang Hukum. 

Adapun Yusril dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Jabatan tersebut dipercayakan oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat pelantikan para Menteri di Istana Negara Merdeka Jakarta, Senin (21/10/2024) pagi. 

Prabowo memecah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM menjadi dua, dan satunya lagi yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

"Saya ucapkan selamat kepada Prof Yusril atas amanah Menteri yang dipercayakan oleh Presiden Prabowo. Selamat bekerja Prof," kata Pratiwi kepada wartawan, Selasa (22/10/2024).

Sebab, sambungnya, sosok Yusril di mata kader PBB merupakan panutan yang selalu menjadi tempat untuk berdiskusi persoalan negara, khususnya di bidang hukum.

"Kami bangga bahwa kader terbaik PBB diberikan amanah yang lebih tinggi dari capaian sebelumnya yaitu mengkoordinir beberapa Kementerian. Terima kasih Pak Prabowo - Gibran," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik para menteri kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Total, ada 48 menteri yang dilantik,dengan komposisi 7 menteri koordinator dan 41 menteri teknis.

Selain menteri, Prabowo juga mengangkat kepala lembaga setingkat menteri, di antaranya Jaksa Agung RI, Kepala BIN, Kepala Kantor Staf Presiden, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan

Adapun 53 menteri dan pejabat setingkat menteri Kabinet Merah Putih yang dilantik tersebut diantaranya yakni: 

 1.⁠ ⁠Budi Gunawan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;

 2.⁠ ⁠Yusril Ihza Mahendra, sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

 3.⁠ ⁠Airlangga Hartarto, sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

 4.⁠ ⁠Pratikno, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

 5.⁠ ⁠Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;

 6.⁠ ⁠Abdul Muhaimin Iskandar, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

 7.⁠ ⁠Zulkifli Hasan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan;

 8.⁠ ⁠Prasetyo Hadi, sebagai Menteri Sekretaris Negara;

 9.⁠ ⁠Muhammad Tito Karnavian, sebagai Menteri Dalam Negeri;

10.⁠ ⁠Sugiono, sebagai Menteri Luar Negeri;

11.⁠ ⁠Sjafrie Sjamsoeddin, sebagai Menteri Pertahanan;

12.⁠ ⁠Nasaruddin Umar, sebagai Menteri Agama;

13.⁠ ⁠Supratman Andi Agtas, sebagai Menteri Hukum;

14.⁠ ⁠Natalius Pigai, sebagai Menteri Hak Asasi Manusia;

15.⁠ ⁠Agus Andrianto, sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;

16.⁠ ⁠Sri Mulyani Indrawati, sebagai Menteri Keuangan;

17.⁠ ⁠Abdul Mu’ti, sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;

18.⁠ ⁠Satryo Soemantri Brojonegoro, sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

19.⁠ ⁠Fadli Zon, sebagai Menteri Kebudayaan;

20.⁠ ⁠Budi Gunadi Sadikin, sebagai Menteri Kesehatan;

21.⁠ ⁠Saifullah Yusuf, sebagai Menteri Sosial;

22.⁠ ⁠Yassierli, sebagai Menteri Ketenagakerjaan;

23.⁠ ⁠Abdul Kadir Karding, sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

24.⁠ ⁠Agus Gumiwang Kartasasmita, sebagai Menteri Perindustrian;

25.⁠ ⁠Budi Santoso, sebagai Menteri Perdagangan;

26.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

27.⁠ ⁠Dody Hanggodo, sebagai Menteri Pekerjaan Umum;

28.⁠ ⁠Maruarar Sirait, sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;

29.⁠ ⁠Yandri Susanto, sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;

30.⁠ ⁠M. Iftitah Sulaiman, sebagai Menteri Transmigrasi;

31.⁠ ⁠Dody Purwagandhi, sebagai Menteri Perhubungan;

32.⁠ ⁠Meutya Viada Hafid, sebagai Menteri Komunikasi dan Digital;

33.⁠ ⁠Andi Amran Sulaiman, sebagai Menteri Pertanian;

34.⁠ ⁠Raja Juli Antoni, sebagai Menteri Kehutanan;

35.⁠ ⁠Sakti Wahyu Trenggono, sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan;

36.⁠ ⁠Nusron Wahid, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

37.⁠ ⁠Rachmat Pambudy, sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

38.⁠ ⁠Rini Widyantini, sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

39.⁠ ⁠Erick Thohir, sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara

40.⁠ ⁠Wihaji, sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN;

41.⁠ ⁠Hanif Faisol Nurofiq, sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;

42.⁠ ⁠Rosan Perkasa Roeslani, sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

43.⁠ ⁠Budi Arie Setiadi, sebagai Menteri Koperasi;

44.⁠ ⁠Maman Abdurahman, sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

45.⁠ ⁠Widianti Putri, sebagai Menteri Pariwisaata

46.⁠ ⁠Teuku Riefky Harsya, sebagai Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif;

47.⁠ ⁠Arifatul Choiri Fauzi, sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

48.⁠ ⁠Ario Bimo Nandito Ariotedjo, sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga;

49.⁠ ⁠Sanitiar Burhanuddin, sebagai Jaksa Agung;

50.⁠ ⁠Muhammad Herindra, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara;

51.⁠ ⁠AM Putranto, sebagai Kepala Staf Kepresidenan;

52.⁠ ⁠Hasan Nasbi, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden;

53. Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional