Wapres Gibran Ungkap Sudah Minta Menteri Pendidikan Hapus Sistem Zonasi Sekolah
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyatakan telah meminta kepada Menteri Pendidikan untuk menghapus sistem zonasi sekolah.
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Adi Suhendi
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyatakan telah meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Muti untuk menghapus sistem zonasi sekolah.
Pernyataan itu disampaikan Gibran, lantaran menurut dia, faktor besar atau kunci terjadinya Indonesia Emas di 2045 itu ada pada sektor pendidikan.
"Mungkin bapak ibu melihat pidato saya di YouTube di depan para kepala dinas pendidikan jadi kalau kita bicara masalah generasi emas, Indonesia Emas 2045 ini kuncinya ada di pendidikan, di anak-anak muda," kata Gibran saat memberikan sambutan di acara Tanwir 1 Pemuda Muhammadiyah di Aryaduta Hotel, Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Atas hal tersebut, dirinya sudah meminta kepada Mendikdasmen RI untuk bisa memperhatikan sistem pendidikan di Indonesia.
Salah satunya kata dia yakni dengan menghapus mekanisme zonasi yang belakangan ini diterapkan.
Baca juga: Mendikdasmen Segera Putuskan Nasib Sistem Zonasi PPDB, Bagaimana dengan Ujian Nasional?
"Makanya kemarin pada waktu Rakor dengan para kepala dinas itu saya sampaikan secara tegas ke Pak Mendik ‘Pak ini zonasi harus dihilangkan’," kata dia.
Tak hanya itu, anak muda saat ini menurut Gibran penting untuk diberi pembekalan yang sifatnya digital.
Pasalnya, Indonesia ke depan harus bisa bersaing dengan negara lain kemajuan teknologi.
Baca juga: Mendikdasmen Bakal Undang Dinas Pendidikan Bahas Kelanjutan Sistem Zonasi
"Pak penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita dari muda pentingnya coding, programing, digital marketing karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara lain dan ini yang nanti bisa mengikuti itu anak-anak muda. jadi jangan sampai ketinggalan," tandas Wapres.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.