TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menegaskan pemerintah tengah menyusun kebijakan pembangunan jangka menengah 2025-2029.

Pengembangan anak usia dini, kata Arifah, jadi satu di antara prioritas utama.

Hal itu disampaikan Menteri PPPA dalam acara International Symposium Early Chilhood Education and Development (ECED) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI).

"Saat ini, pemerintah bersama Kementerian lembaga terkait tengah mempersiapkan draf RAN PAUD HI tahap kedua untuk periode 2025-2029 yang akan menjadi pedoman implementasi di tingkat pusat dan daerah," ujar Arifah.

Dirinya mengatakan berbagai riset ilmu syaraf dan perilaku menunjukkan bahwa intervensi pada anak usia dini dapat memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia.

Kerangka kerja global dari WHO, UNICEF, dan World Bank yang diluncurkan pada 2018 menjadi panduan bagi Indonesia untuk memperkuat implementasi PAUD HI.

Kerangka ini mencakup lima aksi strategis, yaitu kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan, yang menjadi fondasi utama pengembangan program layanan anak usia dini.

Baca juga: 71 Ribu Perempuan Indonesia Memilih Childfree, Wamen PPPA Veronica Tan Soroti Hal Ini

"Dalam rentang usia PAUD HI, yang dimulai sejak 0-6 tahun, pemerintah memprioritaskan penguatan layanan berbasis keluarga untuk anak usia di bawah 4 tahun dan penguatan layanan pendidikan untuk anak usia 4-6 tahun," kata Arifah.

"Komitmen pemerintah terhadap wajib belajar 13 tahun, termasuk satu tahun prasekolah, menjadi bagian integral dari peningkatan kualitas layanan PAUD HI," tambahnya.

Acara ini dihadiri oleh Ketua Country Head Tanoto Foundation Inga Kusuma, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti, Deputi Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amich Alhumami.