"Regulasi seperti pelarangan identitas merek dan logo pada kemasan rokok dalam R-Permenkes malah bisa mendorong tumbuhnya pasar rokok ilegal yang merugikan negara dan konsumen," jelas Totok.

Awan Santosa, peneliti dari Mubyarto Institute, menekankan pentingnya evaluasi kebijakan yang lebih presisi.

"Ekosistem pertembakauan adalah bagian dari ekonomi gotong royong yang melibatkan jutaan petani, pekerja, dan pelaku UMKM. Kebijakan yang terlalu ketat bisa menghancurkan tatanan ini, meningkatkan angka rokok ilegal, dan menciptakan dampak sosial yang serius," ungkap Awan.

Baca juga: Ngadu Lewat Lapor Mas Wapres, Petani Tembakau Minta Perlindungan dari Tekanan Rancangan Permenkes

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak matang justru akan gagal mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

"Dampaknya sangat berat, mulai dari kriminalisasi konsumen hingga tekanan ekonomi yang luar biasa. Regulasi harus benar-benar dievaluasi agar lebih adil dan berimbang," pungkasnya.

PakNas bersama berbagai komunitas konsumen terus mendorong pemerintah untuk menciptakan regulasi yang lebih adil dan inklusif.

Dengan melibatkan konsumen sebagai bagian dari proses penyusunan aturan, diharapkan kebijakan yang lahir tidak hanya melindungi kepentingan kesehatan masyarakat, tetapi juga memperhatikan hak-hak konsumen sebagai warga negara yang taat aturan dan kontribusi ekonominya. (*)