Wapres Gibran Minta Sistem Zonasi Dihapus, Mendikdasmen: Masih dalam Kajian
Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya masih melakukan kajian terkait kelanjutan penerapan zonasi.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk menghapus sistem zonasi PPDB sekolah.
Menanggapi hal tersebut, Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya masih melakukan kajian terkait kelanjutan penerapan zonasi.
"Itu akan kami kaji lagi ya. Kami akan kaji lagi. Ini masih dalam kajian," ujar Abdul Mu'ti di UIN Jakarta, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (22/11/2024).
Kemendikdasmen telah membentuk tim untuk mengkaji beberapa kebijakan pendidikan.
Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya masih menunggu hasil kajian tim.
"Saya masih menunggu masukan dari tim pengkajian yang kami bentuk, 8 itu, kami masih tunggu laporannya," ucapnya.
Meski begitu, Abdul Mu'ti memastikan keputusan mengenai zonasi bakal diputuskan dan diumumkan sebelum penerimaan siswa baru.
"Nanti pada waktunya kami akan putuskan bagaimana PPDB. Tapi sebelum Februari atau paling lambat bulan Maret sebelum tahun ajaran baru, keputusan PPDB dan Juknisnya serta Juklaknya sudah kami terbitkan," pungkasnya.
Alasan Gibran
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyatakan, telah meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu'ti untuk menghapus sistem zonasi sekolah.
Pernyataan itu disampaikan Gibran, lantaran faktor besar atau kunci terjadinya Indonesia Emas di 2045 itu ada pada sektor pendidikan.
"Mungkin bapak ibu melihat pidato saya di YouTube di depan para kepala dinas pendidikan jadi kalau kuta bicara masalah generasi emas, Indonesia Emas 2045 ini kuncinya ada di pendidikan, di anak-anak muda," kata Gibran saat memberikan sambutan di acara Tanwir 1 Pemuda Muhammadiyah di Aryaduta Hotel, Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Atas hal tersebut, dirinya sudah meminta kepada Mendikdasmen RI untuk bisa memperhatikan sistem pendidikan di Indonesia.
Salah satunya dengan menghapus mekanisme zonasi yang belakangan ini diterapkan.
"Makanya kemarin pasa waktu rakor dengan para kepala dinas itu saya sampaikan secara tegas ke pak mendik ‘pak ini zonasi harus dihilangkan’," kata dia.
