Anies mengajak pengalaman di Amerika Utara dan Amerika Selatan menjadi pelajaran, yang menunjukkan negara yang berkembang adalah negara inklusif yang mendorong inovasi dan keterlibatan ekonomi-politik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebaliknya, negara ekstraktif yang hanya melayani kepentingan kelompok tertentu akan hancur. Menurutnya, jelas bagaimana ketika korupsi dilembagakan dan dirasionalisasikan, suatu organisasi atau negara akan hancur.

Anies juga menyoroti pentingnya kepastian hukum untuk menarik investasi.

"Apabila perjanjian investasi tidak ditandatangani di Indonesia, ini menunjukkan bahwa kita
belum dianggap sebagai mitra yang setara di mata dunia," kata Anies.

Dalam kesempatan yang sama Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, SH, LL.M menyoroti masalah ekosistem dalam ekosistem hukum yang cenderung transaksional.

Ia juga mengungkapkan keprihatinannya bahwa meskipun advokat merupakan bagian dari aparat penegak hukum atau officers of the court, pada praktiknya, saat beracara advokat seringkali menjadi 'pelengkap penderita' dan di mata hakim, tidak berada di posisi yang sama dengan jaksa.

Todung mengingatkan bahwa saat ini advokat Indonesia harus memilih untuk menjadi advokat seperti apa, apakah akan menjadi advokat yang mengambil jalur untuk memperjuangkan kebaikan masyarakat.

"Apabila advokat Indonesia mencintai negara ini, maka kita perlu melakukan hal yang baik bagi publik, salah satunya dengan terlibat dalam kegiatan pro bono atau public interest litigation," katanya.

Dalam acara ini IKADIN juga turut mengundang Kejaksaan Agung RI dan Komisi III DPR RI untuk hadir dalam diskusi panel, namun sayangnya tidak mendapat respon.

Dalam Rakernas ini, IKADIN akan melakukan kaji ulang terhadap kegagalan
pemberantasan korupsi dengan berfokus pada suap menyuap.

IKADIN akan berusaha membantu Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi dan menegakkan hukum yang dilakukan secara adil dengan menjunjung tinggi dan dihormatinya hak asasi manusia.

Saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam penegakan hukum. Dalam laporan World Justice Project, Indeks Negara Hukum Indonesia stagnan di angka 0,53 selama satu dekade terakhir, bahkan peringkatnya terus menurun dibandingkan negara lain. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara harapan masyarakat akan keadilan dan realitas penegakan hukum yang sering kali “tajam ke bawah, tumpul ke atas”.

Panel diskusi ini bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat dan pemangku kebijakan akan pentingnya reformasi hukum. 

Dengan mengacu pada gagasan Daron Acemoglu, peraih Nobel Ekonomi 2024, bahwa institusi yang kuat adalah fondasi kelangsungan suatu bangsa, diskusi ini mengundang para tokoh nasional untuk berbagi pandangan dan solusi demi terciptanya kepastian hukum yang adil, ajeg, dan berkelanjutan.

Ikadin Award