Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 17 anak muda yang menamakan diri sebagai kelompok Gerbong Nusantara turut menyoroti kondisi sosial politik serta nasib demokrasi di Indonesia belakangan ini.

Dimana, sejumlah peristiwa politik pasca Pemilu 2024 serta kondisi ekonomi masyarakat yang semakin terjepit menjadi perhatian dari Gerbang Nusantara.

Salah satu dari anak muda Gerbong Nusantara, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan bahwa sederet peristiwa belakangan ini menjadi kekhawatiran kelompok anak-anak muda Indonesia.

Sebab, menurut Seno, saat ini proses politik yang terjadi saat ini justru menjauh dari nilai kerakyatan yang dianut yakni Demokrasi.

Bahkan, terjadi anomali suara kritikan publik dinilai sebagai bentuk melawan pemeritah.

Selain itu, dia menyebut bahwa minimnya partisipasi anak-anak muda dalam berpolitik serta tak dilibatkan dalam diskursus demokrasi menjadi salah satu faktor yang mengancam demokrasi.

“Kahadiran Gerbong Nusantara ini untuk memastikan etika dan prinsip ekonomi yang berkeadilan dijalani,” kata Seno saat konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Seno turut memberikan respons soal munculnya suara kritis dari masyrakat terkait ekonomi. Karena, pemerintah berencana menaikan PPN 12 persen pada awal tahun 2025, mendatang.

“Publik kita memunculkan kritis, sistem ekonomi tidak berkeadilan dibalik PPN 12 persen,” jelas politisi muda PDIP ini.

Dalam kesempatan yang sama, Virdian Aurellio juga menyerukan kritik terhadap pemerintah terkait kebijakan kenaikan PPN 12 persen. 

Dia menilai kebijakan itu justru membuat kelas menengah merasa di tindas dan tidak diperhatikan.

Virdian pun mencontohkan bagimana pelemahan rupiah dan turunnya daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor kelas menengah terjepit. Namun, disisi lain pemerintah justru memberikan pengampunan pajak atau tax amnesty kepada kelas konglomerat.

“Konglomerat di tax amnesty, pengampunan pajak kelas menengah pajaknya dinaikin. DPR gajinya dinaikan dan dapat mobil baru, masyarakat kelas menengah malah ditambah dengan pajak yang tinggi. Kelas menengah tulang punggung ekonomi nasional,” terangnya.

Virdian pun menyampaikan bahwa pihaknya bersama Gerbang Nusantara menolak kenaikan pajak PPN 12 persen.

Baca juga: Pemerintah Umumkan Kenaikan PPN 12 Persen Kebijakan Baru Ekonomi Senin Depan

“Kami menolak PPN 12, sebab saat ini masih ada 10 juta Gen Z menganggur, daya beli masyrakat menurun. PPN naik untuk keuntungan negara, masalahnya niat pemerintah buat anggaran tadi kontradiktif dengan praktik lapangan,” jelasnya.