Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas, tak setuju usulan Presiden Prabowo Subianto agar pemilihan kepala daerah (Pilkada), seperti gubernur, bupati, dan wali kota, dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Giri, usulan tersebut harus dikaji secara mendalam.

"Perlu kajian lebih mendalam agar tidak sekadar argumentasi berdasarkan anggaran. Kalau argumennya anggaran, maka tidak relevan untuk diubah," kata Giri, saat dihubungi pada Jumat (13/12/2024).

Dia menegaskan, demokrasi adalah tentang pelibatan langsung masyarakat dalam menentukan pemimpin di tingkat daerah maupun pusat. 

"Pendapat pribadi, bahwa demokratisasi adalah pelibatan seluruh masyarakat dalam menentukan siapa yang menjadi pemimpin di daerah dan pusat," ujar Giri.

Giri menambahkan, apabila alasan perubahan sistem Pilkada adalah ekses-ekses negatif dari mekanisme langsung, maka yang perlu dilakukan adalah mencari solusi untuk meminimalkan masalah tersebut.

"Jika masalahnya ada ekses dalam Pilkada langsung, inilah yang dicarikan solusinya agar ekses-ekses ini tidak terjadi dan diminimalisasi dalam Pilkada ke depan," tegasnya.

Baca juga: Momen Kedekatan Didit Prabowo dan Pinka Haprani Jadi Sorotan, Presiden & Ketua DPR RI Bakal Besanan?

Usulan ini sebelumnya disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Prabowo saat pidato pada puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

"Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir," kata Prabowo.

Baca juga: Prabowo Bakal Beri Amnesti untuk 18 Terpidana Kasus UU ITE, Termasuk Penghina Kepala Negara

Menurutnya, sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

Prabowo pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

"Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien gak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," ungkapnya.

Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.