Reaksi PDIP Soal Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD: Jangan Buru-buru
Kendati begitu, Deddy menambahkan saat ini PDIP tetap memegang prinsip intin Pemilu tetap digelar secara langsung, karena kedaulatan diserahkan kepada
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan kepala daerah mulai gubernur, walikota hingga bupati dipilih dari DPRD.
Partai berlambang banteng meminta mantan Danjen Kopassus itu tidak terburu-buru membuat keputusan.
"Jalan itu masih banyak jangan buru-buru kita mengambil kedaulatan rakyat serahkan itu kepada rakyat untuk memilih cara bijak," kata Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024) malam.
Ia mengatakan sikap resmi dari PDIP baru akan diputuskan setelah usulan revisi Undang-undang Pilkada disampaikan oleh pemerintah.
Sejauh ini, Deddy tidak menampik internal partai memang sedang melakukan kajian mendalam terhadap Pilkada asimetris.
"Dimana daerah-daerah yang memang dengan seluruh indikator-indikatornya siap melaksanakan pemilu langsung misalnya itu kan ada berbagai kajian dan teori yang bisa dipakai untuk menentukan itu," jelasnya.
"Nanti kita periksa apakah memang usulan dari presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan, atau tidak," imbuhnya.
Baca juga: Reaksi KPU, PDIP, DPR, dan Menkum soal Usul Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD
Kendati begitu, Deddy menambahkan saat ini PDIP tetap memegang prinsip intin Pemilu tetap digelar secara langsung, karena kedaulatan diserahkan kepada rakyat.
"Kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat. One man, one vote," jelasnya.
Deddy juga menyinggung Pilkada berbiaya tinggi yang disinggung Presiden Prabowo menjadi dasar untuk memilih kepala daerah dari DPRD.
Menurutnya, alasan tersebut tidak releven karena politik berbiaya tinggi disebabkan oleh partai politik dan para kandidat menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi Pilkada.
"Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal karena yang menyaburkan uang itu kan memang dari elite politik sendiri kan itu, partai-partai yang membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar. kan begitu ini logiknya tapi kalau mau main jalan pintas pasti mau tidak mau pasti main uang besar," pungkasnya.