Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar yang juga merupakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan soal wacana Pilkada dikembalikan ke DPRD. 

Wacana tersebut ia sampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri HUT ke-60 Golkar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (13/12/2024).

Menurut Bahlil, ia melontarkan wacana tersebut untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. 

"Kemarin kan itu kan di puncak HUT partai Golkar kemarin kami tawarkan konsep dalam rangka penyesuaian sistem demokrasi kita," katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, (13/12/2024).

Meskipun demikian kata Bahlil, wacana tersebut masih dalam kajian. Partainya mengambil inisiatif menyampaikan hal itu ke publik untuk kemudian di bahas bersama-sama pemerintah.

"Itu kami pasti sama-sama dengan pemerintah untuk membicarakan," katanya.

Bahlil mengatakan dalam sistem demokrasi di Indonesia, hak hak rakyat jangan diabaikan. Namun juga jangan sampai ongkosnya semahal sekarang.

"Tetapi hak-hak rakyat jangan kita abaikan. Tetapi demokrasi kita melibatkan rakyat tapi jangan sampai mahalnya kayak gini, gitu loh," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, menyoroti biaya atau cost pilkada yang terlalu tinggi, sehingga membebani pasangan calon kepala daerah baik yang kalah maupun yang menang.

Menurutnya, hal itu dirasakan semua partai politik yang mengusung kadernya di Pilkada Serentak 2024.

Hal itu disampaikannya dalam pidatonya di Puncak Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul City International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

"Pemilukada baru selesai, banyak kenangan, cerita dan tulisan dari lubuk hati maupun dari lubuk-lubuk yang lain, yang hampir suaranya, semuanya sama, kok pilkadanya costnya tinggi ya," kata Bahlil.

Selaim itu ditambah setelah pilkada, ada partai atau pasangan calon yang merasa paling bersih.