TRIBUNNEWS.COM - Publik menyoroti pernyataan kader Partai Gerindra yang menganggap mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebagai "orang gagal".

Pernyataan itu diucapkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat (27/12/2024).

Pernyataan ini disampaikan langsung di hadapan awak media dan menjadi sorotan dalam diskusi politik terkini.

Latar Belakang Kontroversi

Peristiwa ini diawali munculnya kritik Mahfud MD soal wacana pengampunan bagi koruptor.

Wacana ini muncul pertama kali dari pernyataan  Presiden Prabowo Subianto.

Terkait hal itu, Mahfud menilai gagasan tersebut merupakan langkah yang keliru.

Pasalnya, gagasan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurutnya, pengampunan bagi koruptor yang hanya mengaku secara diam-diam tidak dibenarkan oleh undang-undang.

“Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu. Hukum pidana tidak membenarkan itu,” ujar Mahfud di MMD Initiative, Jakarta Pusat, pada Kamis (26/12/2024).

Menurutnya, seorang pejabat pemerintahan tak perlu berupaya mencari dalil pembenar untuk pengampunan koruptor.

Baca juga: Prabowo Subianto Beri Klarifikasi, Akui Tak ada Niatan untuk Maafkan Koruptor

Tanggapan Habiburokhman

Menanggapi kritik tersebut, Habiburokhman lalu mengungkit Mahfud MD pernah memberikan skor lima untuk penegakan hukum di Indonesia selama ia menjabat sebagai Menko Polhukam.

Menurut Habiburokhman, pendapat tersebut menunjukkan kegagalan Mahfud dalam menjalankan tugasnya.

“Mahfud MD ini orang gagal. Dia gagal lima tahun sebagai Menko Polhukam memberi skor 5 dalam penegakan hukum,” tegas Habiburokhman.

Habiburokhman juga menekankan bahwa Prabowo tidak akan menginstruksikan bawahannya untuk melanggar hukum, dan bahwa tujuan dari wacana pengampunan adalah untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara.

Respons Mahfud MD

Menanggapi tudingan tersebut, Mahfud MD memilih untuk tidak berkomentar panjang.

Ia mempersilakan masyarakat untuk menilai pernyataan Habiburokhman.

"Tidak ingin menanggapi."

“Kan sudah ditanggapi oleh masyarakat,” ungkap Mahfud, Rabu, sehari setelah pernyataan Habiburokhman.

Kontroversi ini mencerminkan ketegangan antara dua kubu politik di Indonesia.

Pasalnya, Mahfud MD dan Habiburokhman mewakili dua kubu politik yang memiliki pandangan berbeda terkait penegakan hukum dan wacana pengampunan koruptor.

Publik kini menunggu langkah selanjutnya dari KPK terkait arahan Prabowo dan implikasinya terhadap hukum yang berlaku.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).