Bicara Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Bahlil Usul Formula Semacam Konvensi
Bahlil Lahadalia kembali mengusulkan adanya perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari dipilih secara langsung menjadi dipilih DPRD.
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali mengusulkan adanya perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari dipilih secara langsung menjadi dipilih DPRD.
Dia mengusulkan formulasi yang bisa dipakai negara ke depannya.
Bahlil mengatakan perubahan sistem pilkada ini bisa berlaku dari tingkat gubernur, walikota hingga bupati.
Namun, pemilihan presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung.
Dia mengatakan kandidat kepala daerah yang akan dipilih DPRD nantinya harus memiliki survei yang tinggi di masyarakat.
Dengan begitu, tidak boleh sembarangan orang untuk maju.
Baca juga: PP Muhammadiyah Dukung Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
"Contoh, katakanlah begini, nanti sebetulnya ada diskusi. Pemilihan sebelum masuk di pemilihan DPRD, penting dulu untuk dilakukan survei. Figur-figur. Survei dilakukan dulu," ujar Bahlil saat refleksi akhir tahun Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (31/12/2024).
Dari nama-nama itu, kata Bahlil, nantinya barulah partai politik menawarkan sejumlah nama kepada publik.
Dengan kata lain, prosesnya akan semacam konvensi.
Baca juga: Ketua DPD RI Ngaku Sudah Bertemu Prabowo Bahas Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
Adapun konvensi merupakan aturan tidak tertulis yang didasarkan pada kebiasaan ketatanegaraan maupun kesepakatan.
"Partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses, ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya, contoh. Dan Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh buat konvensi dan dieksekusi hasilnya. Kalau partai yang lain belum tentu," jelasnya.
Lebih lanjut, Bahlil mengklaim formulasi tersebut akan tetap menghargai kaedah dan hak demokrasi masyarakat Indonesia.
Dia bilang, rakyat tetap dilibatkan dalam proses Pilkada.
"Golkar selalu konsisten untuk menginisiasi perubahan demokrasi itu. Tetapi dilakukan secara betul-betul konstruktif, akademis, dan bisa diimplementasikan. Dengan tetap menghargai hak-hak demokrasi para rakyat," pungkasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.