TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menargetkan sebanyak 5000 dapur dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun ini.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, pada Senin, (6/1/2025).

"Jadi kan sepanjang tahun 2025 ini target dapur MBG-nya sebanyak 5.000. Jadi nanti kepala dapurnya wajib SPPG kan, jadi SPPG yang dibutuhkan nanti juga 5.000 gitu," kata Hasan.

Menurut Hasan SPPG yang sudah selesai sekarang ini sekitar 1000-an. SPPG tersebut sudah mendapatkan pelatihan di Universitas Pertahanan.

"Nanti penempatan mereka kan berdasarkan kesiapan dapur-dapur ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya akan ditempatkan di sana. Nah nanti pertengahan tahun itu BGN merencanakan ready 5.000 orang SPPG untuk memimpin 5.000 dapur makan bergizi gratis," katanya.

Sebum ya Pemerintah mulai melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin (6/1/2025).

“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui, ” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi, Minggu (5/1/2025).

Menurutnya jumlah dapur tersebut akan terus meningkat setiap harinya. Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Dapur-dapur yang siap beroperasi tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

"Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN)," katanya.

Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.