TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memasuki tahun 2025, Program Studi Ilmu Hukum terus menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi.

Permintaan terhadap lulusan hukum yang kompeten semakin meningkat, baik di sektor publik maupun swasta. Namun, calon mahasiswa diingatkan untuk lebih cermat dalam memilih perguruan tinggi.  

Direktur Program Pascasarjana Universitas Borobudur, Faisal Santiago, menyampaikan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah salah satu indikator utama dalam menilai kualitas program studi maupun institusi pendidikan.

"Akreditasi bukan hanya formalitas. Status seperti Baik, Baik Sekali, atau Unggul adalah cerminan kualitas pendidikan yang diberikan. Ini penting untuk memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing di dunia kerja," ujar Faisal melalui keterangan tertulis, Selasa (7/1/2025).  Menurut Santiago, akreditasi yang baik tidak hanya memengaruhi penerimaan kerja.

Meski begitu, Santiago mengatakan hal ini relevan bagi mereka yang berencana melanjutkan karier di bidang hukum atau mencapai promosi jabatan tertentu.

"Program studi yang terakreditasi Unggul memiliki standar yang ketat dalam kurikulum, pengajar, dan fasilitas. Semua ini memberikan jaminan mutu kepada mahasiswa," tambahnya.  

Data dari laman resmi BAN-PT menunjukkan bahwa Universitas Borobudur menjadi salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta yang memiliki akreditasi Unggul untuk program studi Ilmu Hukum di semua jenjang strata, mulai dari S1, S2, hingga S3.

"Kami berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan agar lulusan siap berkontribusi di masyarakat," kata Santiago.  

Dia juga menegaskan bahwa calon mahasiswa perlu memperhatikan aspek lain selain akreditasi, seperti relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri, kompetensi dosen, dan fasilitas yang disediakan oleh universitas.

"Pendidikan hukum bukan hanya soal teori, tetapi juga penerapan praktis yang sesuai dengan perkembangan zaman," pungkasnya.