TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan wacana Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin tak akan memunculkan diskriminasi atau dikotomi si kaya dan si miskin.

Hal itu dikatakan Gus Ipul menjawab pertanyaan bahwa ada kekhawatiran soal Sekolah Rakyat, karena di satu sisi pemerintah juga mewacanakan sekolah Garuda, yang merupakan sekolah bagi siswa-siswa unggulan.

Baca juga: Mensos: Sekolah Rakyat untuk Keluarga yang Miskin Ekstrem

"Enggaklah, karena kamu juga melibatkan Prof Mu'ti (Mendikdasmen) dan timnya ya. Jadi kita libatkan Kementerian Pendidikan yang insyaallah kita perlu mengintegrasikan program ini dengan sekolah-sekolah yang lain," kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Dia memahami bahwa Sekolah Garuda kerap diasosiasikan dengan siswa-siswa pintar dan kaya raya.

Baca juga: Dapat Instruksi Prabowo, Mensos dan Mendikdasmen Bahas Pembentukan Sekolah Rakyat

Namun, dia optimistis model seperti ini akan berjalan dan berkembang.

"Jadi model-model ini bisa dikembangkan supaya bisa diduplikasi nanti pada akhirnya," kata Gus Ipul.

Adapun Sekolah Rakyat, dikatakan Gus Ipul, tak akan memungut biaya bagi para calon siswanya.

"Pasti, itu jelas gratis," katanya.

Namun, dia belum bisa memastikan bagaimana mekanisme pendaftaran di Sekolah Garuda. 

Kemungkinan besarnya, Sekolah Rakyat ini akan ditempatkan di Jakarta dan sekitarnya.

"Belum sedetail itu cara-cara daftar dan sebagainya," tandasnya.

Sebelumnya, Gus Ipul telah meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membantu merealisasikan rencana Sekolah Rakyat (SR) yang akan dibangun Kementerian Sosial (Kemensos).

Hal tersebut diungkapkan oleh Gus Ipul saat bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti di kantor Kemendikdasmen, Jakarta.

"Kedatangan kami ada beberapa poin yang ingin dikerjasamakan intinya kami minta bantuan Kemendikdasmen. Pertama tentu tentang perintah Pak Presiden Prabowo agar kami membangun Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul, melalui keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025).