"Kita tahu Megawati bergandengan dengan Prabowo Subianto kalah di pilpres saat itu melawan SBY," ujarnya.

Namun, saat yang bersamaan PDIP masih ingin meyakinkan kelompok-kelompok ekstra parlementer, kritis dan anti Prabowo Subianto-Gibran Rakabumin Raka yang akan dicobar direbut untuk kepentingan elektoral.

"Main dua kaki ini tentu ingin ditunjukkan bagi PDIP bahwa memang suasana kebatinan politik masyarakat saat ini memang relatif terbelah satu sisi ada yang pro dengan Prabowo Subianto tentu dengan maksudnya PDIP di situ pro pemerintah ini juga sebagian besar ada yang ingin diharapkan bergabung dengan PDIP sebagai bagian dukungan politik mungkin di lima tahun yang akan datang," katanya.

Pernyataan PDIP

Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Guntur Romli, mengungkapkan sikap apa yang akan diambil PDIP di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Guntur Romli, PDIP memang berada di luar pemerintahan Prabowo, tapi PDIP bukanlah oposisi.

“Meski PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan atas pilihan, karena pilihan politik yang berbeda pada pilpres 2024."

"Dan itu juga dinyatakan Ibu Megawati, tetapi berada di luar pemerintah tidak bisa disebut sebagai oposisi,” kata Guntur Romli dilansir Kompas TV, Selasa (14/1/2025).

Lebih lanjut, Guntur menyebut, sikap PDIP juga tak akan sekeras ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat.

 "Meskipun PDIP Perjuangan berada di luar pemerintahan, tapi tidak sama seperti zamannya Pak SBY."

"Di zamannya Pak SBY itu kan di luar pemerintahan sangat vokal, sangat kritis,” terang Guntur.

Jubir PDIP ini menambahkan, PDIP akan menjadi mitra strategis di pemerintahan Prabowo.

PDIP juga akan mendukung program-program di pemerintahan Prabowo yang berpihak kepada rakyat.

Terlebih saat ini Pramono Anung dan Rano Karno telah terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.