TRIBUNNEWS.COM - Istana Kepresidenan RI tidak setuju dengan usulan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin soal pembiayaan program Makan Siang Gratis (MBG) menggunakan dana zakat atau sedekah.

Kepala Staf Presiden, Anto Mukti Putranto mengatakan bahwa penggunaan dana zakat bukan diperuntukkan untuk program MBG pemerintah.

"Ya enggak kan. Gunanya zakat kan bukan itu (program Makan Bergisi Gratis)," kata Putranto di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Putranto menegaskan bahwa program MBG telah dianggarkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk tahap awal, kata Putranto, anggaran MBG ada sebesar Rp71 triliun.

"Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun  itu," katanya.

Maka dari itu, ditegaskan Putranto, program MBG tidak mengambil dana dana dari sumber lain, apalagi zakat. 

Menurutnya, jika program MBG pemerintah ini dibiayai dari dana zakat, bisa sangat memalukan.

"Jadi enggak mengambil dana-dana itu. Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi gak ada yang ngambil dari zakat itu. Sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," pungkasnya.

Sebelumnya, usulan Sultan soal pembiayaan MBG itu disampaikan saat dia memimpin rapat paripurna pembukaan masa sidang pada Selasa (14/1/2025).

Sultan menilai bahwa keterlibatan masyarakat dalam program MBG ini perlu dimanfaatkan, yakni melalui dana zakat.

Baca juga: Profil Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua DPD RI yang Usul Program Makan Bergizi Gratis Dibiayai Zakat

Alasan Sultan menyampaikan demikian karena menurutnya, tipikal masyarakat Indonesia yang gotong royong dan dermawan.

Apalagi, katanya, potensi zakat di Tanah Air juga besar.

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini."