Menteri KKP Sepakat Pagar Laut di Tangerang Dibongkar, Sempat Dikira Penangkaran Kerang
Pagar Laut di Tangerang Bakal Dibongkar Serentak Besok, Menteri KKP Sempat Kira Penangkaran Kerang
Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Bobby Wiratama

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono, sepakat agar pagar laut di kawasan perairan Tangerang dibongkar.
Trenggono sempat meminta agar pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut (AL) untuk ditunda, sebab masih dalam pengusutan.
Sikap Trenggono itu disampaikan seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/1/2025).
"Rabu sama-sama (pagar laut akan dibongkar)," ujar Trenggono di Istana Kepresidenan, Senin (20/1/2025),
Trenggono menjelaskan, akhir pekan lalu pembongkaran di sebagian titik pagar laut di Tangerang sudah dilakukan oleh personel TNI AL.
Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) terkait hal ini.
Dari koordinasi tersebut, pihaknya sepakat pada Rabu besok berbagai pihak terkait bakal berkumpul untuk melakukan pembongkaran pagar laut secara bersama-sama.
Selain Kementerian Kelautan dan TNI AL, rencananya besok akan hadir Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam).
"Ini bagian dari approval hukum juga, in case kalau terjadi apa-apa sudah ada kesepakatan bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengurusi laut, sementara TNI karena di situ ada desa binaan yang mengeluhkan," kata Trenggono.
"Yang pasti tidak ada silang pendapat, kami sepakat," tandas Trenggono.
Trenggono juga mendapat laporan bahwa persatuan nelayan Pantai Utara (Pantura) juga ikut hadir untuk pembongkaran pagar laut besok.
Baca juga: Pagar Laut di Tangerang Diduga Miliki SHGB, Masyarakat Diminta Ikut Lakukan Pengawasan
Lebih lanjut, Trenggono mengatakan, pembongkaran ini sepakat dilakukan bersama-sama karena sampai saat ini juga tidak ada pihak yang mengakui membuat pagar laut di Tangerang.
Trenggono berharap tidak ada dampak hukum yang menjadi risiko di kemudian hari.
"Jadi tidak hanya TNI Angkatan Laut, tetapi juga Bakamla, juga kita ikutkan, terus Baharkam. Karena gini, enggak ada yang ngaku," ungkapnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.