Sempat Heboh Insiden di Sukoharjo, Ombudsman Belum Terima Laporan Masyarakat soal Program MBG
Najih memastikan Ombudsman akan memberi masukan kepada penyelenggara MBG, khususnya terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Penulis: Reza Deni
Editor: Muhammad Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ombudsman RI sampai saat ini belum mencatat adanya laporan masyarakat terkait penyelenggaraan makan bergizi gratis (MBG).
Padahal, penanggung jawab program tersebut diketahui masih belum jelas, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Berperan Mendorong Tumbuh Kembang Anak
"Program ini masih belum berjalan seperti harapan ya kan. Penanggung jawab utama siapa? Kemudian di daerah siapa (penanggung jawabnya)?" kata Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, kepada wartawan di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).
Adapun dia memahami bahwa program MBG di beberapa daerah masih dalam tahap uji coba.
Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Berperan Mendorong Tumbuh Kembang Anak
Saat ditanya soal peristiwa keracunan di Sukoharjo dari program MBG, Najih juga mengaku belum menerima laporan masyarakat.
"Keadaan yang tidak disengaja barangkali, ya, mungkin. Meskipun di situ ada juga aspek-aspek yang potensi ada karena kelalaian pihak pengolah bahan, ini mungkin masaknya kurang matang atau bagaimana, itu kami belum mengetahui secara detailnya," kata dia.
Namun, Najih memastikan Ombudsman akan memberi masukan kepada penyelenggara MBG, khususnya terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Ini bagaimana alur penggunaan penyelenggaraan ini apakah sepenuhnya APBN? ataukah juga menggunakan APBD? karena kita dengar juga di daerah kan diminta refocusing untuk beberapa persen APBD-nya ke dukungan untuk makan siang gratis. Jadi memang ini masih proses ya," tandas dia.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mencatat, program makan bergizi gratis (MBG) telah disalurkan kepada ratusan ribu penerima manfaat.
Rinciannya yakni 650.000 penerima manfaat selama 10 hari berjalan sejak 6 Januari 2025.
"Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 230 Satuan Pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerima manfaat," kata Dadan kepada wartawan, Sabtu (18/1/2025).
Dadan menambahkan, jumlah ini akan bertambah setiap harinya.
Adapun target hingga April, pemerintah ingin MBG menyasar 3 juta penerima.
"Pada bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta. Pada Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi," kata dia.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.