TRIBUNNRWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai NasDem Arif Rahman, menyoroti buruknya koordinasi yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan jajaran di bawahnya.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, membahas polemik pagar laut.

Arif mencontohkan, saat awal viral perairan Tangerang dipagari bambu, di mana Menteri KP Wahyu Sakti Trenggono justru menyayangkan pembongkaran pagar tersebut yang dilakukan TNI AL.

"Saya melihat (TNI) Angkatan Laut sudah benar, karena itu perintah panglima tertinggi, tapi pak menteri sebelumnya muncul, disegel nah ini harus ada evaluasi," kata Arif di Ruang Rapat Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Dia juga mencontohkan pagar laut yang ada di Bekasi, Jawa Barat.

Di mana menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat (DKP Jabar) pagar laut di Bekasi itu legal. Sementara KKP menilai itu ilegal.

"Makanya sejak awal saya berharap koordinasi yang jelas dari tingkat kementerian sampai tingkat kabupaten Pak," ujarnya.

"Nah ini kan problemnya dinas-dinas ini langsung di bawah bupati di bawah gubernur jadi mungkin kementerian agak sulit untuk berkoordinasi, itu yang terjadi kalau menurut saya," imbuhnya.

Baca juga: Pagar Laut dari Bambu di Tangerang Ternyata Sulit Dibongkar, Ini Kesaksian Nelayan

Sebab itu, dia mendorong KKP memperbaiki pola koordinasi dengan jajaran yang ada di bawahnya.

Hal ini agar terjadi sinkronisasi antara pusat dan daerah. "Jadi ini menunjukkan bahwa KKP dengan dinas kelautan dan perikanan daerah tidak ada sinkronisasi," katanya.

"Nah itu yang saya minta supaya bagaimana caranya itu ada sinkronisasi antara kementerian dengan pemerintah daerah," pungkasnya.