TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut serangga yang memiliki gizi tinggi dan biasa dikonsumsi oleh masyarakat lokal, seperti ulat sagu, bisa dimasukkan dalam komposisi menu makan bergizi gratis (MBG), khusus untuk daerah tersebut.

Hal ini karena BGN tidak menetapkan standar menu nasional dalam program makan bergizi gratis (MBG), yang ada hanya penetapan standar komposisi gizi. 

Baca juga: Menteri UMKM: 30 Ribu Pelaku Usaha Kecil Jasa Katering Akan Dilibatkan di Makan Bergizi Gratis

Sehingga setiap menu bisa berbeda di berbagai daerah bergantung dari potensi sumber daya lokal dan kesukaan anak-anak lokal di daerah tersebut.

"Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ. Badan gizi ini tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi," kata Dadan ditemui usai hadiri Rapimnas Perempuan Indonesia Raya (PIRA) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Baca juga: Cegah Keracunan, BPOM dan BGN Awasi Mutu dan Keamanan Menu Program Makan Bergizi Gratis

Dadan menyatakan peluang memasukan menu lokal seperti serangga berkaitan erat dengan komposisi protein di berbagai daerah yang amat bergantung pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat setempat. Ia meminta contoh tersebut tidak diartikan lain. 

"Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," katanya. 

Misalnya saja pada daerah yang memiliki banyak sumber daya lokal seperti telur maupun ikan, maka protein itu boleh menjadi menu dari MBG. Sama halnya dengan warga lokal yang terbiasa makan jagung atau singkong untuk mencukupi kebutuhan karbohidrat tubuh, maka menu dalam MBG dapat menyertakan jenis makanan itu. 

Hal ini katanya, menunjukkan bagaimana keragaman pangan dapat diakomodir dalam program MBG.

"Itu contoh ya, contoh bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi. Karena badan gizi nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi," pungkas Dadan.