Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka Sebut Pagar Laut Di Bekasi Bakal Ganggu Suplai Listrik Jawa dan Bali
Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyebut pagar laut di Bekasi, Jawa Barat bakal berpengaruh terhadap suplai listrik di Pulau Jawa dan Bali.
Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyebut pagar laut di pesisir Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bakal berpengaruh terhadap suplai listrik di Pulau Jawa dan Bali.
Hal ini disampaikan Rieke dalam siaran langsung di akun instagramnya, @riekediahp, pada Minggu (26/1/2025).
Dalam siaran langsung tersebut, Rieke dan timnya tampak sedang memantau secara langsung titik lokasi keberadaan pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Ia menuturkan, wilayah tersebut merupakan zona energi, di mana terdapat turbin milik pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) Muara Tawar.
"Zona energi nasional disikat? Dipatokin pagar bambu sampai laut, paham nggak sih itu pagar bambu ganggu turbin PLTGU Muara Tawar?" tulis Rieke dalam keterangan unggahan akun Instagram pribadinya tersebut.
Selain itu, di dalam video siaran langsung tersebut, Rieke meninjau pagar-pagar bambu di lokasi tersebut dengan menumpangi kapal nelayan.
Baca juga: Menteri Nusron Wahid: Ada Pemalsuan Dokumen di Kasus Pagar Laut Bekasi
Ia menyampaikan banyak hal bernada protes.
"Ini adalah zona energi. Zona energi kalau diperlakukan seperti ini karena ini menyangkut PLTGU Muara Tawar, berpengaruh pada aliran listrik. Suplai listrik. Bukan cuma listrik di rumah kepala dinas, bukan. Ini untuk perputaran turbin, karena air laut itu menjaga soal pendinginan dan sebagainya. Berpengaruh pada suplai listrik Jawa dan Bali," ucap Rieke, dalam rekaman video yang diunggah di akun media sosialnya.
Terkait keberadaan pagar laut di Bekasi, Rieke menyinggung soal adanya kerja sama antara perusahaan swasta dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat untuk wilayah tersebut yang disebut-sebut berupa kerja sama untuk proyek pembangunan pelabuhan.
Namun demikian, menurutnya, bentuk pemasangan dari pagar bambu di tengah laut itu tampak seperti bukan untuk pelabuhan.
Baca juga: Anggota DPR Apresiasi Gerak Cepat KKP Segel Pagar Laut Bekasi
Ia lantas meminta Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Karena ini kemarin kerja sama antara PT swasta dengan Pemprov Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat. Ada yang nanya kapan akan dicabut?" katanya.
"Kita menunggu Gubernur terpilih dilantik, ayo Kang Dedi, semangat. Kang Dedyi Mulyadi tea, si bestie akunya. Aku punya bukti bahwa ini bukan tata ruang untuk pelabuhan, perumahan, dan sebagainya," sambung Rieke.
Selanjutnya, Rieke menyoroti satu bagian pagar bambu tersebut terdapat segel pemberhentian proyek reklamasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.