Wakil Ketua DPR Kecam Penembakan WNI oleh Aparat Malaysia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad mengecam insiden penembakan yang menewaskan satu orang WNI Pekerja Migran oleh Otoritas Maritim Malaysia. 

Insiden penembakan terhadap 5 orang pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), otoritas maritim Malaysia, terjadi pada hari Jumat, 24 Januari 2025, pukul 03.00 pagi di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

Informasi yang pihaknya terima menyebutkan bahwa insiden berdarah tersebut telah menewaskan 1 orang WNI pekerja migran.

Sementara 4 orang lainnya mengalami luka-luka dan sedang dirawat di rumah sakit.

"Pertama, Kami menyampaikan turut berdukacita atas wafatnya salah satu WNI pekerja migran dalam insiden penembakan di Malaysia tersebut," kata Sufmi Dasco Ahmad, Senin (27/1/2025). 

Pihaknya menyayangkan dan mengecam tindakan berlebihan (excessive use of force) yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), otoritas maritim Malaysia, yang telah menewaskan 1 orang WNI tersebut.

"Kami akan segera memanggil Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk mengonfirmasi insiden berdarah tersebut," ujarnya. 

Pihaknya pun mendorong Kemenlu RI dan Kementerian P2MI untuk menempuh langkah-langkah diplomatik guna mengungkap insiden tersebut secara tuntas dan transparan.

Pada tahap saat ini, kami meminta Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia terkait insiden penembakan lima orang WNI pekerja migran tersebut.

Oleh karena itu DPR mendorong Kementerian P2MI untuk:

1. Membentuk tim investigasi untuk mengungkap insiden berdarah tersebut secara transparan.

2. Melakukan pendampingan hukum terhadap korban penembakan.

3. Mengatur pemulangan jenazah korban penembakan untuk dimakamkan di kampung halamannya. 

DPR RI, kata Dasco, melalui komisi terkait akan membentuk tim untuk memantau penanganan insiden berdarah tersebut sehingga penanganan kasus ini dapat diungkap secara tuntas dan transparan.